Denpasar (ANTARA News) - Sebanyak 200 polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ratusan aktivis lembaga swadaya masyarakat dari berbagai negara yang menolak upaya perdagangan bebas yang usung Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Kami kerahkan 200 personel gabungan dari Polresta Denpasar dibantu Polda Bali," kata Kepala Polsek Denpasar Timur Ajun Komisaris Lazuardi Muhammad Ikhwan di Denpasar, Selasa. Konferensi WTO diselenggarakan di Bali 3-6 Desember.

Selain petugas kepolisian bersenjata lengkap, kata dia, ratusan intel dan polisi berpakaian preman juga turut dikerahkan.

Menurut dia, pihak kepolisian juga telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk menghalau apabila terjadi kekacauan, di antaranya satu unit mobil "water canon".

Dijadwalkan para demonstran akan melakukan aksinya dengan berjalan kaki mengelilingi kawasan pemerintahan Renon, Denpasar.

Lazuardi memastikan bahwa para demonstran tidak akan memasuki kawasan Nusa Dua karena mereka hanya memiliki izin untuk melakukan aksi unjuk rasa di Denpasar.

Selain itu, penjagaan yang ketat dan berlapis di kawasan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi WTO, kata dia, tidak mudah ditembus oleh demonstran.

Panitia WTO sendiri memberikan izin bagi sejumlah LSM yang terdaftar dan memiliki identitas khusus untuk melakukan aksi demonstrasi. Namun, hal tersebut dilakukan secara terbatas seperti tidak berteriak tetapi hanya diizinkan membentangkan spanduk.

Pertemuan kesembilan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dijadwalkan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono sekitar pukul 14.00 Wita.