Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menggandeng berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan Pemilihan Gubernur DKI melalui kolaborasi dan sinergi antarlembaga pemerintah. "Kami juga akan memulai tahapan pemutakhiran data pemilih yang sudah pasti memerlukan kerja sama dari Dinas Dukcapil," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan dan Dukungan Stakeholder pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Kepada masing-masing pihak terkait, Wahyu menjelaskan mengenai sejumlah kebutuhan yang dapat didukung dalam setiap tahapan pemilihan.

Dia menyebutkan ingin lebih baik mengelola partisipasi masyarakat berkaca tingkat partisipasi Pemilihan Presiden Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 78,78 persen, Pemilihan DPR RI (77,57), DPD RI (77,65) dan DPRD Provinsi mencapai 77,46 persen.

Baca juga: Keterbukaan informasi Pilkada 2024 mampu hasilkan pemimpin berkualitas
Karena itu, KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas dukungan lembaga pemerintah terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan bahwa pihaknya akan menjamin ketersediaan blangko KTP elektronik (KTP-el) bagi pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 tetap aman.

Dinas Dukcapil telah melakukan hibah pengadaan lima juta blangko KTP-el sehingga diharapkan kekosongan blangko sudah bisa terpenuhi di tahun ini dan di bulan Mei sudah didapatkan.

"Pada hari pemilihan, Dukcapil akan terus buka untuk memberikan layanan yang membutuhkan KTP-el," kata Budi.

Baca juga: PDIP usulkan Risma hingga Azwar Anas maju Pilgub Jakarta
Merespons hal tersebut, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar menyatakan, pihaknya akan memaksimalkan kembali koordinasi dengan KPU DKI Jakarta.

Termasuk dalam tahapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan yang dimulai pada 5 Mei 2024.

"Terkait dengan pencalonan perseorangan, diharapkan sinergi kita di lapangan bisa turun sampai ke tingkat pengawas adhoc kita, terutama dalam melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terkait dengan dukungan bakal calon," ujar Munandar.

Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Dedy Kusuma Bakti mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Mantap Praja guna menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2024 DKI Jakarta.
Baca juga: Pemkab Kepulauan Seribu siapkan dua posko untuk pilkada Jakarta