Bangkok (ANTARA News) - Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, Senin, mengatakan ia siap untuk mundur demi perdamaian bagi negaranya.

Tetapi ia menolak permintaan pemimpin protes Suthep Thaugsuban untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, dengan mengatakan itu tidak memiliki landasan konstitusional.

Kekacauan politik di negeri Gajah Putih itu kian memuncak setelah pemimpin demonstrasi mantan anggota parlemen dari Demokrat Suthep Thaugsuban memberi waktu dua hari bagi perdana menteri untuk "menyerahkan" kekuasaan kepada rakyat.

Sementara itu angka terbaru dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand menunjukkan pergolakan politik pada dua hari terakhir di negara itu telah menewaskan tiga orang dan melukai 127 lainnya.

Tiga orang tersebut tewas dalam bentrokan antara pendukung dan demonstran anti-pemerintah di Universitas Ramkhamhaeng pada Sabtu malam, yang juga melukai 71 orang.

Lima puluh enam orang lainnya terluka selama konfrontasi antara polisi dan pengunjuk rasa di beberapa lokasi di Bangkok pada Senin.

Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah demonstran yang berusaha merebut tempat-tempat seperti Gedung Pemerintah dan Biro Polisi Metropolitan.

Sebelumnya pemerintah Thailand bersikeras untuk mencari solusi damai atas krisis politik yang sedang berlangsung di negara itu, kata Wakil Perdana Menteri Surapong Towichukchaikul menegaskan, Senin.

Dalam konferensi pers, Surapong mendesak para pejabat pemerintah untuk pergi bekerja, mengabaikan seruan Suthep Thaugsuban pemimpin protes untuk berhenti bekerja secara nasional.

Surapong telah ditugaskan menggantikan Wakil Perdana Menteri Pracha Promnok untuk memimpin Pusat Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban, demikian laporan Xinhua.

(H-AK)