Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Dalam Negeri mengklaim Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6,5 juta dari 10,4 juta pemilih bermasalah sudah ditemukan.

"Sudah ada 6,5 jutaan pemilih yang NIK-nya kami temukan di DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), jadi itu bukan NIK baru. Sampai hari ini kami masih berproses," kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Gedung MPR/DPR RI hari ini.

Dia menjamin ketunggalan jumlah pemilih ber-NIK yang telah ditemukan tersebut, namun 3,9 juta sisanya belum ditemukan.

"Kemendagri ingin mencari terlebih dahulu apakah NIK dari pemilih bermasalah itu ada atau tidak di DP4, dengan mencari elemen data yang benar selain NIK," tambah dia.

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengaku sedang memeriksa data 6,5 juta dengan menyandingkannya dengan data sisa pemilih.

"Kami sedang pelajari karena baru data itu kami terima dua hari yang lalu. Kami membandingkannya dengan yang tersisa (3,9 juta) ini," kata Hadar.

Penyandingan itu dilakukan untuk mencari kemungkinan ada pemilih dalam 3,9 juta tersebut yang tercatat pada 6,5 juta hasil koreksi Kemendagri, tambah Hadar.

29-30 November lalu, KPU tingkat kabupaten-kota telah menetapkan berita acara penetapan perbaikan DPT.

KPU selanjutnya akan mengundang partai politik, Badan Pengawas Pemilu, Komisi II dan pihak terkait lain lusa Rabu dalam rapat pleno penetapan perbaikan DPT tingkat nasional atas verifikasi 10,4 juta dari 186,6 juta daftar pemilih tetap (DPT).