Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak pembagian kondom gratis sebagai bagian dari kegiatan Pekan Kondom Nasional yang digagas Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) serta salah satu produsen kondom.

"Umat Islam jangan terlibat dalam kegiatan tersebut," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pekan Kondom Nasional dilaksanakan sejak tanggal 1 hingga 7 Desember 2013 sebagai rangkaian peringatan Hari AIDS se-Dunia di Indonesia.

Menurut Sulton, upaya mencegah meluasnya pengidap AIDS merupakan upaya mulia, namun untuk mencegah agar penularan yang salah satunya melalui hubungan seksual itu bukan dengan membagi-bagikan kondom secara gratis yang sangat mungkin disalahgunakan untuk perzinahan.

Karena alasan itulah, tambah Sulton, kegiatan bagi-bagi kondom gratis berpotensi bertentangan dengan ajaran agama.

"Bagi-baginya tidak untuk suami-suami, motifnya jaga-jaga agar nggak kena AIDS. Memfasilitasi itu sama saja dengan membantu," katanya.

Sulton menambahkan kegiatan bagi-bagi kondom gratis dengan segala alasan yang diusung Kementerian Kesehatan, sepintas memang terlihat positif. Namun, Sulton juga mengingatkan suatu kegiatan yang tampak baik terkadang menipu jika tidak disertai dengan niat mulia.

"Sosialisasi kondom dengan dalih menyelamatkan masyarakat dari HIV & AIDS, juga membenci rokok dengan dalih menjaga kesehatan masyarakat, itu terdengar indah, namun sesungguhnya manipulatif dan tendensius," katanya.

Menurut dia, Pekan Kondom Nasional akan menambah panjang daftar langkah kontroversi yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan di bawah kepemimpinan Nafsiah Mboi.

Selain menggagas Pekan Kondom Nasional, Menkes sebelumnya disebut menunjukkan kebencian yang demonstratif terhadap rokok, menolak sertifikasi halal terhadap obat-obatan, dan mendukung demonstrasi dokter yang berujung pada banyaknya temuan kerugian oleh masyarakat.

"Cobalah lebih arif dalam mengambil kebijakan, mau mendengar saran, dan bisa bekerja lebih substantif. Kami mencatat, sejak dilantik pada bulan Juni 2012, apa-apa yang dikerjakan tak lain hanya sebuah kontroversi," kata Sulton.