Jakarta (ANTARA) - PDI Perjuangan mengusulkan Menteri Sosial Tri Rismaharini hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. "Ya kan masih proses penjaringan, bisa Risma, bisa aja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, termasuk juga, misalnya, Azwar Anas," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Pantas memuji kinerja Risma yang sebelumnya telah memimpin Kota Surabaya dan kinerjanya telah berdampak besar di wilayah itu.

Dia juga menyebutkan sejumlah nama kader lainnya seperti mantan Panglima TNI sekaligus Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca juga: Pemkab Kepulauan Seribu siapkan dua posko untuk pilkada Jakarta
Dia menilai ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan untuk terpilih sebagai calon gubernur Jakarta, mulai dari komitmen terhadap ideologi pancasila, elektabilitas hingga keselarasan membangun Jakarta ke depan.

"Beberapa hal-hal yang laten di DKI Jakarta itu harus menjadi perhatian dari siapapun pemimpin-pemimpin yang akan datang," ujarnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya kemungkinan akan melakukan pengumuman nama bakal calon gubernur (bacagub) yang sudah teruji dan berpengalaman pada Mei mendatang.

"Kader terbaik nantinya kita angkat ke jabatan yang punya nilai tanggung jawab lebih besar," ujarnya.

Baca juga: Dukcapil jamin hak politik warga terdampak penonaktifan NIK
Dia menilai adanya kesempatan bagi pemimpin dari setiap daerah ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya dan mampu dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga bisa lebih ditingkatkan.


Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya sedang menjaring bakal calon untuk Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024 dan terbuka bagi siapapun yang ingin mendaftarkan diri.

"Untuk urusan pilkada, sekarang kita lagi menjaring. Dengan siapapun kita terbuka," kata Djarot ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta.