Prasetyo mengatakan upaya penanggulangan banjir sudah memiliki anggarannya tersendiri, sehingga pengerukan saluran hingga kali dapat dilakukan secara berkala untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.
"Siapapun gubernur maupun penjabat gubernur kalau enggak sedikit radikal untuk masalah banjir, ya Jakarta tetap banjir," ucap Prasetyo.
Selain itu, Prasetyo juga meminta Heru mengevaluasi terkait masalah kemacetan di Jakarta yang sampai saat ini masih sering terjadi. Menurut Prasetyo, Heru perlu mengambil tindakan tegas dalam menangani kemacetan di Jakarta.
"Kedua bicara masalah macet, istilahnya di penyangga Jakarta, itu juga kan harus tegas. Kita sebagai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kalau tidak tegas, ya pasti macet tidak akan hilang," ucap Prasetyo.
Masalah lain yang belum bisa diatasi oleh Heru, kata Prasetyo yakni soal tata ruang di Jakarta. Prasetyo menyebut masih ada lingkungan kumuh di Jakarta, bahkan lokasinya tidak jauh dari Istana Negara.
"Nah di tata ruang ini ada peraturan, misalkan, ada salah satu wilayah Kebon Jeruk peruntukannya harus hunian bukan buat komersial, tetapi di situ ada hotel. Artinya aturannya sudah ditabrak," kata Prastyo.
Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menerapkan enam inovasi pengendali banjir yang di tempatkan pada lokasi-lokasi langganan banjir setiap kali hujan deras.
"Inovasi ini akan diimplementasikan dan diteruskan untuk meminimalkan dampak curah hujan yang tinggi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/4).
Enam inovasi pengendalian banjir tersebut, antara lain pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti waduk atau embung, penguatan tanggul kali, pembangunan sistem polder atau pompa, penyiagaan dan pengecekan berkala rumah pompa, pintu air, hingga alat berat, menyiagakan satuan tugas (satgas) di lapangan, dan peningkatan kapasitas drainase kawasan.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan upaya mengatasi kemacetan di Ibu Kota dilakukan bersama dengan pihak terkait secara bertahap.
"Kami berkeinginan untuk menyelesaikan masalah kemacetan ini secara bertahap. Tidak bisa solusi itu selesai besok pagi, kemudian lalu lintas tidak macet. Itu tidak bisa," tegas Heru.
Heru menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) DKI dengan DPRD DKI terus bersinergi dan berusaha untuk sama-sama menyelesaikan masalah kemacetan di Ibu Kota, minimal mengurangi terlebih dahulu.
Baca juga: Legislator desak DKI tuntaskan parkir liar demi PAD
Baca juga: DPRD minta Pemprov DKI perbaiki kualitas APBD untuk rawat Jakarta
Baca juga: Kemendagri dorong Pemprov DKI Jakarta optimalkan urbanisasi
Baca juga: Legislator desak DKI tuntaskan parkir liar demi PAD
Baca juga: DPRD minta Pemprov DKI perbaiki kualitas APBD untuk rawat Jakarta
Baca juga: Kemendagri dorong Pemprov DKI Jakarta optimalkan urbanisasi