Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengaku belum ada pembahasan soal formasi atau susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024.

Haedar mengaku, dirinya belum memikirkan terkait akan menaruh tokoh-tokohnya dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut.

"Belum (persiapkan kader), Prabowo sendiri baru mau memegang posisi Presiden pada 20 Oktober. Jadi masih perlu waktu kita untuk terus mempersiapkan untuk masa depan Indonesia," ucapnya di Tangerang, Rabu.

Ia juga mengungkapkan, bawa dirinya juga hingga saat ini belum ada pertemuan langsung dengan Prabowo. Apa lagi, lanjutnya, mengenai adanya pembahasan jajaran kabinet pemerintahan.

"Kalau urusan-urusan yang bersifat kabinet tentu itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih," sambungnya.

Dia menjelaskan, kadernya atau tokoh-tokoh dari Muhammadiyah sejak dulu sudah membangun bangsa, sehingga tokoh atau kader yang ada di Muhammadiyah sudah tersebar di berbagai posisi dan tempat, serta berkhidmat untuk kehidupan bangsa di berbagai struktur termasuk di lingkungan masyarakat.

"Jadi dipastikan kami selalu memiliki kader-kader terbaik untuk membangun bangsa dan negara. Jadi kita jangan berpikir terlalu aspek teknis mengenai kabinet, karena itu bukan ranah dan wilayah Muhammadiyah, tapi itu sepenuhnya ranah di presiden terpilih," tuturnya.

Ia pun menegaskan, jika pihaknya belum ada komunikasi dengan Presiden terpilih yakni Prabowo terkait akan ada pertemuan internal.

Kendati demikian, dirinya meyakini jika pemimpin Indonesia saat ini tengah menyelesaikan urusan-urusan lainnya pasca-pemilu.

"Kan baru saja selesai, jadi saya pikir beliau tengah menyelesaikan terlebih dahulu urusan pasca-pemilu, baru biasanya saling berkomunikasi. Muhammadiyah kan ikut mendirikan republik ini dan terus mengawal kekuatan kemasyarakatan dan keagamaan, serta tidak ikut politik praktis," kata dia.
Baca juga: Muhammadiyah harapkan Presiden terpilih mengolah SDA bertanggungjawab
Baca juga: Haedar sebut penerimaan putusan PHPU Pilpres cerminkan kenegarawanan