Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mengevaluasi program makan siang dan susu gratis usai dilakukan uji coba beberapa waktu lalu.

"Ya ini masih kita pikirkan, skema-skema terbaik nanti kita pastikan ke depan seperti apa," kata Gibran saat ditemui di Rumah Susun (Rusun) Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu.

Gibran menjelaskan beberapa hal yang pihaknya akan evaluasi dari program makan siang gratis itu yakni pemilihan menu, proses distribusi hingga pemenuhan logistik makanan.

Tidak hanya itu, jumlah penerima program makan siang dan susu tersebut juga akan dievaluasi oleh pemerintah.

Hal tersebut dilakukan agar bantuan pemulihan gizi itu bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sambil melakukan evaluasi, Gibran mengaku akan terus mensosialisasikan program makan siang dan susu gratis kepada masyarakat di masa-masa dirinya ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.

Baca juga: TKN soal makan siang gratis celah korupsi: Acu kebijakan yang ada

Baca juga: Farhan: Makan siang gratis perlu dipercepat atasi dampak geopolitik

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai realisasi program makan siang gratis perlu dipercepat guna mengantisipasi untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang berpotensi terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

Dia mengatakan ada dua sektor ekonomi yang akan terdampak langsung akibat ketegangan di Timur Tengah, yakni impor minyak dari Timur Tengah dan Afrika, serta ekspor komoditas Indonesia ke Timur Tengah dan Afrika.

"Percepatan realisasi makan siang gratis karena akan menghemat biaya harian rumah tangga miskin," kata Farhan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (19/4).

Dia menilai sektor yang pasti terpengaruh atas konflik tersebut adalah naiknya harga minyak, serta ekspor ke area Timur Tengah dan Afrika yang terganggu. Dengan begitu, menurutnya, rupiah akan tertekan dan subsidi BBM akan tinggi.

"Sulitnya impor bahan baku turunan petrokimia dari Timur Tengah juga akan membuat naiknya biaya produksi industri di Indonesia," ucap dia.

Untuk itu, dia meminta Bulog untuk bisa memastikan hasil panen beras dan jagung petani terserap. Pada saat bersamaan, menurutnya pemerintah perlu memastikan impor stok beras, gandum, dan kedelai terjaga sesuai kebutuhan.