Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Syafrizal ZA menemui massa yang melakukan aksi damai untuk menuntut pemerintah segera melakukan moratorium penambangan bijih timah yang merugikan lingkungan dan masyarakat di daerah itu.

"Mari kita kawal bersama-sama agar tuntutan dari Walhi, mahasiswa, pencinta lingkungan dan kelompok nelayan berjalan baik," kata Syafrizal ZA saat menemui massa yang berjumlah ratusan orang dalam aksi damai di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengingatkan massa harus sepakat untuk mengawal tuntutan moratorium penambangan bijih timah di Provinsi Kepulauan Babel ini. Jangan sampai nanti ada yang jalan sendiri untuk mencari keuntungan yang akhirnya menimbulkan konflik di masyarakat.

"Saya tidak bisa mencabut izin usaha penambangan (IUP), tetapi saya bisa bersurat kepada kementerian yang mengeluarkan IUP ini supaya ditinjau kembali izin tambang tersebut," katanya.

Direktur Eksekutif Walhi Babel Ahmad Subhan Hafiz mengatakan aksi damai menuntut moratorium penambangan ini diikuti sekitar 250 orang dari Walhi, mahasiswa, organisasi pencinta lingkungan dan kelompok nelayan Pangkalpinang.

"Ada tiga agenda penambangan dituntut moratorium, diantaranya stop izin-izin baru penambangan bijih timah," katanya.

Selanjutnya, pemerintah segera mengevaluasi seluruh izin-izin penambangan yang sudah ada, tata kelola penambangan yang menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

"Kami meminta pemerintah mengevaluasi izin-izin tambang ini yang merusak lingkungan dan praktik-praktik korupsi segara dievaluasi dan dicabut," katanya.

Ia menyatakan tuntutan terakhir pemerintah harus mempercepat pemulihan kerusakan lingkungan di pesisir dan laut.

"Kami juga meminta pemerintah mencabut izin HTI di Bangka Barat yang mengupasi tanah-tanah rakyat di daerah itu," katanya.

Pantauan ANTARA Babel aksi damai di Komplek Perkantor Gubernur Kepulauan Babel dikawal aparat kepolisian dan berjalan damai dan kondusif. ***2***