Jakarta (ANTARA News) - Perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan rakyat dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan drastis sehingga antara kebutuhan dengan ketersediaan papan setiap tahun berjalan tidak seimbang, kata Direktur Utama Perumnas Himawan Arief.

"Saat ini setiap tahunnya hanya tersedia 120 ribu rumah untuk rakyat padahal kebutuhan masyarakat hampir mencapai 1 juta unit. Akibatnya banyak warga hidup sangat tidak layak di kolong jembatan, pinggir kali dan sebagainya. Lebih dari 15 juta masyarakat Indonesia tidak bisa membeli rumah. Mereka tinggal di rumah yang tidak sehat dan tak layak huni," katanya dalam acara diskusi "Kebangsaan dan Kepemimpinan Legacy Talk Series" yang diselenggarakan alumni ITB 1983 di Jakarta, Selasa.

Himawan menyatakan anggaran negara cukup memadai untuk membangun rumah rakyat tetapi perhatian pemerintah sangat kurang. Sementara di sisi lain, sikap masyarakat sudah apatis dan pasrah. "Apakah kemudian karena masyarakat diam lalu pemerintah tidak perlu memberikan perhatian? Pemerintah harus intervensi agar masyarakatnya hidup sehat dengan tinggal di rumah yang layak".

Ia mengatakan selama tujuh tahun memimpin Perumnas, tidak pernah secara khusus ada perhatian terhadap sektor papan, misalnya melalui penyelenggaraan sidang kabinet membahas perumahan rakyat. Sementara kebijakan pemerintah di bidang ekonomi lebih mengarah pada sektor-sektor lainnya, seperti penerbangan, penyeberangan dan infrastruktur lainnya.

Perum Perumnas ingin mengambil lagi peran membangun dan mengelola rumah rakyat seperti yang pernah dilakukan perusahaan BUMN itu sejak tahun 1974 hingga 1990-an. Ini berarti mengembalikan tujuan pendirian Perum Perumnas tahun 1974 di mana Perumnas menyediakan perumahan rakyat untuk masyarakat menengah dan menengah bawah. "Kami membangun rumah di 300 lokasi tersebar di 150 kota di Indonesia," katanya.

"Saat ini peran Perumnas dikecilkan. Kalau mau benahi masalah perumahan, mari kita maksimalkan kembali peran Perumnas sebagai penyedia rumah rakyat dan rumah murah. Tak usah buat badan baru, perbaiki kekurangan dan maksimalkan peran Perumnas," katanya.

Salah satu peran Perum Perumnas dalam penyediaan rumah rakyat terlihat hasilnya di Depok, Jawa Barat, rumah susun Klender Jakarta Timur atau Perumahan Antapani di Bandung. Ketika komunitas terbentuk, kemudian pengembang besar masuk, katanya.

Ia lebih lanjut mengatakan, daerah-daerah dengan lahan luas kini sudah menjadi simpul-simpul dan pusat pertumbuhan ekonomi dan dikuasai oleh para pengembangan perumahan. "Sampai kini, belum ada keputusan apakah Perum Perumnas hanya sebagai salah satu pengembang saja, atau berperan sebagai National Housing Agency".

Himawan mengatakan di televisi, koran dan media online dan lainnya setiap hari bertebaran iklan-iklan perumahan dan apartemen dengan harga yang setiap hari terus naik. "Tetapi perumahan itu untuk siapa?" ucapnya bertanya.

Pemerintah Indonesia harus bisa mencontoh negara lain, seperti Singapura, yang mengurus perumahan rakyatnya dengan baik. Memastikan 80 persen perumahan rakyat disediakan oleh pemerintah. "Kalau pemerintah membiarkan maka harga rumah makin hari bertambah melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat kecil".

Sebagai perusahaan, Perum Perumnas harus tetap bisa hidup dan mendapatkan keuntungan. Dan sebagai BUMN, Perumnas harus berperan sebagai agen pembangunan, yang tak hanya menggarap kelas menengah, tambahnya.

Ganesha Legacy Talk Series yang mengangkat tema "Menggagas Kiprah Indonesia masa Depan", merupakan salah satu kegiatan para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1983 untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk negara. Sebanyak 150 alumnus ITB yang telah berkiprah di berbagai sektor ikut hadir berperan dalam diskusi tersebut, di antaranya Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Chairman HD Asia Advisory dan Investasi Bernardus Djonoputro, Dirut Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto, dan Asisten profesor Universitas Pittsburgh AS, Bambang Parmanto. (Z003/T007)