Presiden minta rakyat tenang sikapi penyadapan
26 November 2013 21:42 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers tentang penyadapan pejabat tinggi Indonesia oleh Australia di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (20/11). Presiden meminta pemerintah Australia memberikan pernyataan resmi tentang penyadapan tersebut dan pemerintah Indonesia akan meninjau kembali sejumlah kerjasama yang melibatkan kedua pihak. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo) ()
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta rakyat Indonesia tetap tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus penyadapan yang telah melukai hubungan baik Indonesia dan Australia.
"Saya meminta kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang, percayalah pemerintah akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kebijakan yang harus pemerintah jalankan," kata Presiden Yudhoyono dalam pernyataan resminya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa malam.
Presiden menyampaikan pernyataan itu setelah menggelar rapat terbatas untuk membahas surat balasan dari Perdana Menteri Australia terhadap surat Presiden Yudhoyono yang meminta penjelasan Australia atas aksi penyadapan yang disebutkan dilakukan negara itu terhadap sejumlah pejabat di Indonesia, termasuk Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono.
"Saya mengulangi lagi apa yang saya sampaikan pada tanggal 20 November lalu agar hubungan antara kedua rakyat, rakyat Indonesia dan rakyat Australia yang sesungguhnya berjalan dengan baik, itu tetap dijaga," katanya.
Presiden mengatakan bahwa ada belasan ribu mahasiswa Indonesia yang berada di Australia dan tidak sedikit pula WNI yang bertugas dan bekerja di Australia dan demikian juga sebaliknya.
"Hubungan dua negara itu penting, people to people relation, dan percayalah bahwa saya dan pemerintah yang saya pimpin memiliki tanggung jawab dan akan bekerja keras untuk mengatasi dan menyelesaikan hal ini, tentunya bersama dengan pemerintah Australia," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya dan serius seraya tetap rasional, tidak gegabah dan emosional.
Pada kesempatan itu, Presiden menyatakan kesediaan PM Australia agar kedua negara membahas sebuah protokol atau kode etik yang mengatur hubungan kedua negara di masa depan agar insiden serupa tidak terulang.
Ia menekankan keperluan protokol tersebut untuk membangun kembali kepercayaan diantara kedua negara.
Sementara itu beberapa lalu media Australia mengungkapkan dokumen intelijen yang dibocorkan oleh buronan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat Edward Snowden yang menyebutkan aksi penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat di Indonesia.
Pemerintah Indonesia menyatakan protes dengan menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia serta menghentikan sejumlah bidang kerja sama.(*)
"Saya meminta kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang, percayalah pemerintah akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kebijakan yang harus pemerintah jalankan," kata Presiden Yudhoyono dalam pernyataan resminya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa malam.
Presiden menyampaikan pernyataan itu setelah menggelar rapat terbatas untuk membahas surat balasan dari Perdana Menteri Australia terhadap surat Presiden Yudhoyono yang meminta penjelasan Australia atas aksi penyadapan yang disebutkan dilakukan negara itu terhadap sejumlah pejabat di Indonesia, termasuk Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono.
"Saya mengulangi lagi apa yang saya sampaikan pada tanggal 20 November lalu agar hubungan antara kedua rakyat, rakyat Indonesia dan rakyat Australia yang sesungguhnya berjalan dengan baik, itu tetap dijaga," katanya.
Presiden mengatakan bahwa ada belasan ribu mahasiswa Indonesia yang berada di Australia dan tidak sedikit pula WNI yang bertugas dan bekerja di Australia dan demikian juga sebaliknya.
"Hubungan dua negara itu penting, people to people relation, dan percayalah bahwa saya dan pemerintah yang saya pimpin memiliki tanggung jawab dan akan bekerja keras untuk mengatasi dan menyelesaikan hal ini, tentunya bersama dengan pemerintah Australia," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya dan serius seraya tetap rasional, tidak gegabah dan emosional.
Pada kesempatan itu, Presiden menyatakan kesediaan PM Australia agar kedua negara membahas sebuah protokol atau kode etik yang mengatur hubungan kedua negara di masa depan agar insiden serupa tidak terulang.
Ia menekankan keperluan protokol tersebut untuk membangun kembali kepercayaan diantara kedua negara.
Sementara itu beberapa lalu media Australia mengungkapkan dokumen intelijen yang dibocorkan oleh buronan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat Edward Snowden yang menyebutkan aksi penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat di Indonesia.
Pemerintah Indonesia menyatakan protes dengan menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia serta menghentikan sejumlah bidang kerja sama.(*)
Pewarta: GNC Aryani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
Tags: