Jakarta (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman mengatakan kerja sama di bidang pendidikan antara Polri dan Australian Federal Police (AFP) akan tetap dilaksanakan meski mayoritas kerja sama lainnya telah dihentikan.

"Sudah saya hentikan kerja sama di bidang people smuggling (penyelundupan manusia) dan imigran, tapi kerja sama pendidikan tetap dilaksanakan," kata Sutarman seusai melepas Satgas FPU VI dalam misi PBB ke Darfur, Sudan, di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Penghentian kerja sama dilakukan sesuai instruksi Kepala Negara menyusul memanasnya hubungan diplomatik kedua negara karena aksi penyadapan oleh negara kanguru tersebut terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta sejumlah penjabat tinggi Indonesia.

Selain itu, kerja sama dalam pengadaan alat-alat untuk Densus 88 Antiteror serta untuk melacak kejahatan dunia maya (cyber crime) juga telah dihentikan.

Meski demikian, kepolisian mengaku akan melakukan evaluasi terkait semua peralatan itu karena ada kemungkinan perangkat tersebut berpeluang bisa disadap.

"Semua peralatan komputer bisa disadap. Sekarang bagaimana mekanisme peralatan harus diatur. Karena memancarkan gelombang radio, frekuensi apapun bisa disadap," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk menghentikan sementara tiga kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia, diantaranya pertukaran informasi dan intelijen, latihan bersama antara TNI dan militer Australia serta operasi bersama penanggulangan penyelundupan manusia.

Presiden juga melakukan evaluasi terhadap kerja sama lain dengan Australia. Selain itu, Presiden meminta kerja sama dengan Australia ke depan dilakukan dengan "protocol code of conduct" (pedoman berperilaku).