Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang pentingnya pendekatan pentahelix untuk mewadahi partisipasi bermakna bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.

"Munas Perempuan mewadahi partisipasi bermakna bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal melalui pendekatan pentahelix," kata Plt Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Titi Eko Rahayu dalam webinar Media Briefing Munas Perempuan 2024, di Jakarta, Selasa.

Titi Eko Rahayu menuturkan partisipasi bermakna masih menjadi isu krusial sehingga melatarbelakangi digelarnya Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) 2024.

Munas ke-2 tahun 2024 ini akan menampung usulan dari perempuan, penyandang disabilitas, anak, kelompok rentan, dan kelompok marginal dalam proses penyusunan berbagai rencana pembangunan, Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Munas Perempuan akan digelar di Badung, Bali, pada 19-20 April 2024.

Acara tersebut merupakan puncak dari rangkaian proses partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal yang disuarakan dari 477 desa, 163 kabupaten, dan 35 provinsi melalui forum daring selama dua hari yang diwakili oleh lebih dari 2.195 partisipan, yang terdiri atas 86 persen perempuan dan 5 persen penyandang disabilitas.

Munas Perempuan Tahun 2024 terselenggara atas kolaborasi dari Kementerian PPPA, Bappenas, dan organisasi masyarakat sipil pengampu program Inklusi.

Inklusi merupakan kerja sama pemerintah Indonesia di dalam koordinasi Bappenas dan pemerintah Australia.

Baca juga: KemenPPPA tekankan sinergi pentahelix majukan hak-hak perempuan

Baca juga: KemenPPPA tekankan koordinasi K/L wujudkan mudik Lebaran ramah anak