Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Demokrat mendukung sikap tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghentikan kerjasama sementara di bidang militer, pertukaran informasi, dan intelejen sampai ada penjelasan dan pertanggungjawaban resmi pemerintah Australia terkait penyadapan.

"Fraksi kami mendukung kecepatan dan ketegasan respon presiden SBY terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan intelejen Australia yang melanggar HAM, moral dan etika karena selama delapan tahun terakhir ini kedua negara mempunyai hubungan dan kerja sama diberbagai bidang. Jadi penghentian sementara pertukaran informasi dan latihan militer sudah tepat," kata Sekretaris Fraksi PD, Teuku Riefky, di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Rabu.

Ditambahkan, Presiden SBY malam ini akan mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Australia, Tonny Abbot untuk meminta penjelasan tentang penyadapan terhadap Presiden SBY, ibu Ani Yudhoyono serta pejabat negara Indonesia lainnya pada 2009 lalu.

"Kami sepakat dengan Presiden SBY, sikap rasional dan tidak emosional harus dikedepankan dalam menghadapi penyelesaian permasalahan ini. Tetapi ingat, Presiden RI tidak sendiri, ada 250 juta rakyat indonesia menunggu sikap resmi dari pemerintah Australia," kata Riefky.