Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI yang juga Sekreatis Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo mengusulkan agar pemerintah menghentikan semua kerjasama dengan Australia.

Usulan Tjahjo itu terkait sikap Australia yang tidak mau meminta maaf atas aksi penyadapan yang dilakukan terhadap Indonesia, termasuk penyadapan pembicaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010.

"Akan lebih baik semua kerjasama dengan Australia dihentikan walaupun ada 11 ribu pelajar Indonesia di Australia. Stop kerjasama perdagangan, stop kerjasama militer, stop pengeluaran visa," kata Tjahjo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Dikatakan Tjahjo, apa yang dilakukan pemerintah dengan memulangkan duta besar Indonesia untuk Australia sudah tepat.

"Tapi harus ditindaklanjuti dengan pemulangan duta besar Australia untuk Indonesia sampai ada kejelasan. Ada apa dubes Australia masih disini," ujar Tjahjo.

Seharusnya, pemerintah berpegang teguh bahwa Indonesia bebas aktif, berdaulat, membangun kerjasama dengan semua negara.

"Bila ada sikap negara sahabat yang cenderung melecehkan negara, lambang negara, harusnya berani bersikap siapa lawan dan siapa kawan, jangan tanggung-tanggung. Kebijakan pemerintah longgar sekali. Tapi kalau negara sahabat langgar etika, kita harus bersikap. Semua masyarakat mendukung Presiden SBY," ujar Tjahjo.

Ia menambahkan, pemutusan hubungan dengan Australia tidak terkait dengan untung rugi bagi Indonesia. "Ini adalah masalah harga diri dan martabat bangsa. Kami pertanyakan sikap politik pemerintah, Pak SBY dalam jaga marwah bangsa," katanya.