Semarang (ANTARA News) - Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia Anas Urbaningrum menyatakan Australia makin meremehkan Indonesia menyusul dugaan penyadapan oleh intelijen Negeri Kanguru itu terhadap sejumlah pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anas yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat mengemukakan itu melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Rabu pagi, terkait dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang menolak minta maaf atas kegiatan penyadapan tersebut.

Oleh karena itu, kata Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 1997--1999 itu, Pemerintah harus berani bersikap lebih jelas dan tegas.

Menurut dia, bukan hanya memanggil pulang Duta Besar RI untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema, melainkan segera memulangkan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, ke kampungnya.

Sebelumnya, Harian Sydney Morning Herald (SMH) dari Australia dan The Guardian dari Inggris, terbitan Senin (18/11), mengungkap bahwa penyadapan tidak hanya telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Laman radio Australia ABC menyebutkan dalam materi dokumen intelijen yang dibocorkan Edward Snowden--mantan pegawai kontrak Badan Rahasia Nasional Amerika Serikat (NSA)--yang diperoleh ABC dan Guardian yang disiarkan pada hari Senin (18/11) mengungkap bahwa Australia menyadap pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia pada tahun 2009.

Informasi itu menunjukkan intelijen Australia menyadap pembicaraan telepon SBY setidaknya sekali.

Intel Australia juga melacak aktivitas telepon seluler SBY selama 15 hari pada bulan Agustus 2009. Data ini berasal dari Agen Intelijen Elektronik Australia (Defence Signal Directorate, yang sekarang berubah menjadi Australia Signals Directorate).

Penyadapan yang dimulai sejak 2007 itu juga ditujukan pada pejabat dan orang dekat SBY, seperti Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal, dan Andi Mallarangeng.

Australia juga menyadap Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo A.S., dan Menteri BUMN Syofyan Djalil.

"Diremehkan tetangga bukan pilihan yang terhormat, apalagi tetangga yang berisik, usil, dan arogan. Sikap yang tegas adalah ekspresi harga diri bangsa yang berdaulat," kata Anas Urbaningrum.