Legislator Kaltim: politik uang caleg rusak citra demokrasi
Tolak Politik Uang. Calon bupati Garut, Rudi Gunawan menunjukan lembaran sayembara siap memberi uang sebesar Rp 1 juta bagi masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran khusus kasus pembagian uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut kepada wartawan di Garut, Jawa Barat, Jumat (15/11). Rudi menyiapkan Rp100 juta untuk membayar masyarakat yang melaporkan disertai dengan saksi dan barang bukti temuan adanya pasangan calon bupati lain yang melakukan politik uang menjelang pelaksanaan Pilkada Garut, 17 November 2013. (ANTARA FOTO/Feri Purnama)
Pasalnya lanjut anggota Komisi II DPRD Kaltim ini, praktik bagi-bagi uang saat musim kampanye seakan telah menjadi tren baru, bahkan untuk calon tertentu bisa menjadi senjata ampuh untuk memuluskan niatnya bisa duduk di kursi legislatif.
"Persoalan mulai timbul ketika mereka telah duduk menjadi wakil rakyat. Kalau memang kapasitas dan kapabilitasnya cukup mumpuni mungkin tidak menjadi persoalan, namun bila sebaliknya yang menjadi korbannya tentunya masyarakat sendiri," jelas Sudarno di Samarinda, Selasa.
Dia mengakui, bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang bersih, jujur dan adil memang memerlukan proses yang cukup panjang, dan tidak bisa dilakukan secara frontal dengan estimasi waktu yang singkat.
Sehingga dia berharap proses-proses buruk demokrasi yang sudah berlalu, hendaknya bisa menjadi pelajaran berharga oleh semua pihak, baik masyarakat pemilih, kepanitiaan pemilu, maupun calon anggota legislatif dari partai politik.
"Salah satunya yang patut menjadi catatan yakni praktik money politics yang sering terjadi, hendaknya bisa diminimalisir, baik oleh kesadaran masyarakat maupun para calegnya," imbuh Sudarno.
Jika pelangaran demokrasi seperti itu bisa tereliminasikan, maka hasil pemilu yang dicapai diharapkan mengarah pada perbaikan secara kualitas dan lebih kredibel.
"Yang menjadi pertanyaan saya, maukah masyarakat menolak money politics, dan sebaliknya bagi para caleg beranikah dia bertarung tanpa harus mengandalkan kapitalnya," tegas Sudarno.
Praktik politik seperti itu, lanjutnya, sulit untuk diperangi oleh lembaga apapun, karena kedua belah pihak baik masyarakat maupun caleg sama-sama berharap akan keuntungan.
Dengan dana atau duit yang diterima, bagi masyakat kecil bisa menjadi manfaat untuk kelangsungan hidup mereka, sementara para caleg yang melakukan "money politics", menjadikan cara itu praktis untuk bisa menjabat sebagai wakil rakyat. (RMT/T007)
Pewarta: Arumanto
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013