Semarang (ANTARA) - Pemuda Panca Marga (PPM) sebagai wadah berhimpun putra/putri penerus pejuang kemerdekaan RI yang tergabung dalam Keluarga Besar TNI (KBT) mengutuk keras tindakan brutal gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengakibatkan prajurit terbaik bangsa Indonesia gugur.

"Tidak saja para prajurit, masyarakat sipil pun menjadi korban kebrutalan gerombolan OPM," kata Ketua Umum PPM Berto Izaak Doko, S.H. ketika dihubungi dari Semarang, Sabtu.

Hal itu diungkapkan Berto terkait dengan gugurnya Danramil 1703-04/Aradide Letda Inf. Oktovianus Sokolray setelah diberondong peluru oleh gerombolan OPM di Jalan Trans Enarotali-Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Rabu (10/4).

Menurut dia, kondisi tersebut sangat mengganggu akal sehatnya. Masalahnya, saat TNI dan Polri bertugas menjaga keamanan berhadapan dengan gerombolan OPM bersenjata, tetapi tidak dapat melakukan tindakan maksimal melindungi keselamatan diri dan masyarakat sipil karena permasalahan hak asasi manusia (HAM).

Bagi para pegiat HAM, dia menyarankan kepada mereka sebaiknya lebih fair dalam menilai kondisi yang sebenarnya secara berimbang.

Berto mewanti-wanti jangan sampai memunculkan dugaan bahwa seruan HAM semata-mata karena lebih pada kepentingan pihak-pihak luar yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Bagi para pegiat HAM sudah semestinya dapat memberikan penilaian yang fair, objektif, dan tidak sepihak karena fakta di lapangan pihak OPM bersenjatalah yang menyerang secara brutal terhadap TNI/Polri serta masyarakat sipil," ujar Berto.

Selama ini, lanjut dia, TNI/Polri berupaya menciptakan keamanan dan kedamaian bagi percepatan pembangunan di Tanah Papua sudah melalui pendekatan persuasif atas dasar rasa kemanusiaan.

"Janganlah upaya pihak pemerintah Indonesia yang sedang menggesa (melakukan secara cepat) pembangunan di berbagai bidang di Papua menjadi terganggu oleh tindakan OPM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata cucu Pahlawan Nasional asal Nusa Tenggara Timur Izaak Huru Doko ini.

Ia juga berharap pemerintah Indonesia segera mengambil sikap tegas serta tidak melakukan pembiaran terhadap gerakan-gerakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat oleh siapa pun. Hal ini demi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Bangsa ini sudah sepakat bahwa 'NKRI harga mati'. Jadi, sudah saatnya Pemerintah mengambil langkah tegas serta tidak melakukan pembiaran terhadap setiap ancaman keutuhan NKRI, apa pun bentuknya," ujarnya.

Di sisi peningkatan kesejahteraan, khususnya di wilayah Papua, Ketua Umum PPM ini mengatakan bahwa semua pihak harus berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) karena pada era pemerintahannya fokus pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah timur Indonesia, makin ditingkatkan.

"Baik itu menyangkut pembangunan infrastruktur, pemerataan harga BBM, komoditas pendukung lainnya, maupun pengambil alihan saham PT Freeport Indonesia secara maksimal yang sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Papua," pungkasnya.