"Saya prihatin, MK sudah kehilangan wibawa sejak skandal AM dan sayangnya tidak ada terobosan MK untuk kompensasi terhadap kepercayaan masyarakat yang jatuh itu," kata anggota Komisi III DPR, Eva K Sundari di Jakarta, Kamis.
Bahkan, berbagai pernyataan ketua baru MK juga tidak menyiratkan kenegarawanan, di antaranya soal Pilkada Bali yang tidak sejalan nilai-nilai demokrasi universal (one man one vote) menyiratkan kepentingan partisan yang kental.
Bali selama ini memang menjadi salah satu "basis tradisional" PDI Perjuangan.
"Legitimasi rendah itu menyebabkan masyarakat berperilaku anarkis, di antaranya pelecehan pengadilan (contempt of court), dan ini tragedi bagi seluruh masyarakat," kata politisi PDIP itu.
"Tapi pembenahan politik juga harus dilakukan. MK harus dikocok ulang sehingga para hakim baru terpilih," kata Sundari.
"Legitimasi rendah itu menyebabkan masyarakat berperilaku anarkis, di antaranya pelecehan pengadilan (contempt of court), dan ini tragedi bagi seluruh masyarakat," kata politisi PDIP itu.
"Tapi pembenahan politik juga harus dilakukan. MK harus dikocok ulang sehingga para hakim baru terpilih," kata Sundari.