Wapres sebut semboyan kemajemukan Sulut sejalan prinsip EKSyar
4 April 2024 18:41 WIB
Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kepala BI Sulut Andry Prasmuko, dan Plt Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat, saat pemukulan bedug diluncurkannya zona kuliner halal, di Manado, Kamis (4/4/2024). ANTARA/Nancy L Tigauw.
Manado (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengatakan semboyan kemajemukan Sulawesi Utara (Sulut) sejalan dengan prinsip pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) di daerah tersebut.
"Kemajemukan yang terjaga dan terpelihara merupakan prasyarat pembangunan dapat berjalan dengan baik," kata Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), di Manado, Kamis.
Dia mengatakan masyarakat yang hidup rukun dan harmoni meski berbeda suku, agama, dan budaya, niscaya pembangunan di wilayahnya akan berjalan lancar.
Wapres Ma’ruf Amin merujuk pada Provinsi Sulut yang menurutnya berhasil menjaga kemajemukan masyarakat secara harmonis, sehingga pembangunannya maju dengan pesat.
“Hari ini kita menyaksikan, bagaimana Sulawesi Utara menerapkan semua itu secara nyata," katanya pula.
Dia mengatakan dengan kemajemukan yang cukup tinggi, Provinsi Sulut justru menjadikannya sebagai kekuatan untuk meraih kemajuan.
Menurut Wapres, semboyan "Torang Samua Basudara" atau Kita Semua Bersaudara, betul-betul dijadikan semangat untuk mendorong pembangunan daerah oleh seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah di provinsi yang dinobatkan sebagai salah satu provinsi paling toleran di Indonesia.
“Semangat ini juga yang sejatinya dipraktikkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” ujar Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menerangkan bahwa ekonomi syariah yang mengusung keadilan, inklusifitas, pemerataan kesejahteraan, dan perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan.
Bahkan, katanya, nilai-nilai kebaikan dan maslahatnya dapat diterima semua umat manusia, tak terbatas hanya bagi kalangan umat Islam saja.
“Saya mendapat laporan, beragam pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan di wilayah ini, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS dan rantai nilai halal berbasis pondok pesantren,” ujar Wapres pula.
Baca juga: Wapres luncurkan KHAS-HVC Ponpes di Sulut
Baca juga: Akademisi: "Mismatch" SDM ekonomi syariah masih jadi tantangan
"Kemajemukan yang terjaga dan terpelihara merupakan prasyarat pembangunan dapat berjalan dengan baik," kata Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), di Manado, Kamis.
Dia mengatakan masyarakat yang hidup rukun dan harmoni meski berbeda suku, agama, dan budaya, niscaya pembangunan di wilayahnya akan berjalan lancar.
Wapres Ma’ruf Amin merujuk pada Provinsi Sulut yang menurutnya berhasil menjaga kemajemukan masyarakat secara harmonis, sehingga pembangunannya maju dengan pesat.
“Hari ini kita menyaksikan, bagaimana Sulawesi Utara menerapkan semua itu secara nyata," katanya pula.
Dia mengatakan dengan kemajemukan yang cukup tinggi, Provinsi Sulut justru menjadikannya sebagai kekuatan untuk meraih kemajuan.
Menurut Wapres, semboyan "Torang Samua Basudara" atau Kita Semua Bersaudara, betul-betul dijadikan semangat untuk mendorong pembangunan daerah oleh seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah di provinsi yang dinobatkan sebagai salah satu provinsi paling toleran di Indonesia.
“Semangat ini juga yang sejatinya dipraktikkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” ujar Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menerangkan bahwa ekonomi syariah yang mengusung keadilan, inklusifitas, pemerataan kesejahteraan, dan perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan.
Bahkan, katanya, nilai-nilai kebaikan dan maslahatnya dapat diterima semua umat manusia, tak terbatas hanya bagi kalangan umat Islam saja.
“Saya mendapat laporan, beragam pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan di wilayah ini, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS dan rantai nilai halal berbasis pondok pesantren,” ujar Wapres pula.
Baca juga: Wapres luncurkan KHAS-HVC Ponpes di Sulut
Baca juga: Akademisi: "Mismatch" SDM ekonomi syariah masih jadi tantangan
Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Tags: