Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghimpun data kajian optimalisasi peran partai politik (parpol) guna mendukung kegiatan Tim Perkiraan Strategis Nasional (Kirstranas).

Perwakilan Tim Kirstranas Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Irfan Sangadji mengatakan bahwa data dari partai politik terutama yang berkaitan dengan rekrutmen dan kaderisasi menjadi topik utama dalam kunjungan kerja tersebut.

"Parpol merupakan infrastruktur yang menjadi hulu yang berperan menghasilkan kader legislatif yang punya pengaruh terhadap dinamika kehidupan berdemokrasi di negara ini," kata Sangadji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia berharap pengumpulan data partai politik melalui interview terbuka tersebut dapat memenuhi substansi dalam kegiatan Kirstranas.

Sangadji menjelaskan kegiatan Kirstranas yang dilakukan BSKDN diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan terhadap penciptaan pola kaderisasi yang baik pada partai politik.

"Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan nilai demokrasi Indonesia yang salah satu variabelnya adalah peran partai politik," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Kesbangpol Jawa Barat Imam Nugraha menyampaikan dukungannya terhadap upaya pengumpulan data yang dilakukan BSKDN tersebut.

Dia juga menghimbau jajarannya beserta para perwakilan dari partai politik yang hadir, seperti Perindo dan PKS agar dapat turut menyediakan data yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan Kirstranas.

Sementara itu, perwakilan dari Partai Perindo Verina mengatakan selain fokus untuk Pemilu dan Pilkada 2024, pihaknya juga memastikan proses kaderisasi masih terus berjalan.

“Dalam lima tahun terakhir ini kaderisasi tetap berjalan dan pada tahun ini kami harus mengulang untuk menjadi peserta pemilu, sehingga pada tahun ini, selain kami fokus untuk kaderisasi kami juga fokus untuk meloloskan partai Perindo pada pemilu 2024”, tambah Verina.

Di lain pihak, perwakilan PKS Wasmin meyakini kaderisasi menjadi jalan satu-satunya bagi Indonesia untuk terbebas dari korupsi.

“Kalau bicara korupsi sudah menjadi masalah luar biasa yang berulang-ulang maka tidak ada jalan lain selain melakukan kaderisasi. Potensi korupsi menjadi lebih tinggi bagi partai-partai yang tidak melakukan kaderisasi melalui pendidikan politik yang baik kepada kader” ujar Wasmin.