Realisasi belanja negara di Sulsel Februari 2024 capai Rp7,83 triliun
3 April 2024 20:47 WIB
Foto Arsip - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel. ANTARA/Muh Hasanuddin
Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan realisasi belanja negara untuk provinsi itu hingga Februari 2024 mencapai Rp7,83 triliun atau sekitar 14,41 persen dari pagu Rp54,1 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Rabu, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp2,69 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp5,14 triliun.
"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 14,41 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp2,69 triliun atau sekitar 11,92 persen dari pagu. Dan untuk TKD sebesar 16,17 persen dari total belanja Rp32 triliun," ujarnya pula.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri dari belanja pegawai mencapai Rp1,22 triliun atau sebesar 13,10 persen dari pagu.
Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp1,3 triliun atau sekitar 14,35 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 160 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp500 miliar.
Pada belanja barang fokus pada tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum yang jumlahnya mencapai Rp542,34 miliar pada pelaksanaan pemilu.
Sementara untuk layanan dukungan manajemen internal mencapai Rp277,84 miliar, pengawasan dan pengendalian lembaga Rp145,95 miliar; operasi bidang keamanan Rp41,31 miliar; prasarana bidang perumahan dan pemukiman Rp28,26 miliar.
Pada belanja modal tercapai Rp150 miliar atau sekitar 3,76 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi minus 47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp290 miliar.
Untuk belanja modal direalisasikan pada kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional Rp80,23 miliar, pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan bukan padi Rp25,42 miliar; pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya Rp16,08 miliar.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp16,6 miliar difokuskan untuk bantuan pendidikan tinggi sebesar Rp16,6 miliar yang masing-masing oleh IAKN Toraja sebesar Rp1,55 miliar, dan UIN Alauddin Makassar sebesar Rp15,02 miliar," ujarnya pula.
Baca juga: Realisasi belanja negara di Sulsel pada 2023 capai Rp54,53 triliun
Baca juga: Realisasi belanja negara di Sulsel Januari 2024 capai Rp3,31 triliun
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Rabu, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp2,69 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp5,14 triliun.
"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 14,41 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp2,69 triliun atau sekitar 11,92 persen dari pagu. Dan untuk TKD sebesar 16,17 persen dari total belanja Rp32 triliun," ujarnya pula.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri dari belanja pegawai mencapai Rp1,22 triliun atau sebesar 13,10 persen dari pagu.
Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp1,3 triliun atau sekitar 14,35 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 160 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp500 miliar.
Pada belanja barang fokus pada tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum yang jumlahnya mencapai Rp542,34 miliar pada pelaksanaan pemilu.
Sementara untuk layanan dukungan manajemen internal mencapai Rp277,84 miliar, pengawasan dan pengendalian lembaga Rp145,95 miliar; operasi bidang keamanan Rp41,31 miliar; prasarana bidang perumahan dan pemukiman Rp28,26 miliar.
Pada belanja modal tercapai Rp150 miliar atau sekitar 3,76 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi minus 47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp290 miliar.
Untuk belanja modal direalisasikan pada kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional Rp80,23 miliar, pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan bukan padi Rp25,42 miliar; pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya Rp16,08 miliar.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp16,6 miliar difokuskan untuk bantuan pendidikan tinggi sebesar Rp16,6 miliar yang masing-masing oleh IAKN Toraja sebesar Rp1,55 miliar, dan UIN Alauddin Makassar sebesar Rp15,02 miliar," ujarnya pula.
Baca juga: Realisasi belanja negara di Sulsel pada 2023 capai Rp54,53 triliun
Baca juga: Realisasi belanja negara di Sulsel Januari 2024 capai Rp3,31 triliun
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Tags: