"Penurunan prevalensi stunting merupakan kerja bersama. Untuk itu, diperlukan komitmen dari kepala daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk mitra swasta yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah," kata dr. Hasto dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan delapan kabupaten berkomitmen mengalokasikan anggaran tambahan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Baca juga: Kampung Mawokauw Jaya jadi percontohan penurunan stunting di Papua
"Dengan model Kabupaten Puncak Jaya, maka wilayah itu akan memberikan energi positif bagi daerah lain di Provinsi Papua Tengah. Puncak Jaya saja bisa, mengapa daerah lain yang memiliki infrastruktur dan sumber daya memadai tidak bisa menurunkan stunting?" ujar dia.
Menurutnya, Papua Tengah bisa menurunkan prevalensi stunting melalui sumber daya yang dimiliki, ditambah dengan dukungan pihak swasta, salah satunya PT Freeport Indonesia, sehingga dapat membantu percepatan penurunan stunting.
Baca juga: Pemprov Papua Tengah luncurkan program Gerak Cepat Atasi Stunting
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparai berharap delapan bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah bisa lebih menggerakkan sumber daya yang dimiliki daerah, seperti penggunaan dana otsus.
"Ternyata di wilayah Provinsi Papua Tengah sudah banyak dilakukan, dan hal ini merupakan tindakan positif bagi bupati maupun penjabat bupati di delapan kabupaten," ujarnya.
Baca juga: BKKBN: Penurunan stunting 2023 belum menggembirakan, di bawah target
Baca juga: BKKBN: Jangan hanya kejar angka, perhatikan kesehatan anak stunting