Hasbi Hasan ajukan banding atas vonis 6 tahun penjara
3 April 2024 17:18 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/4/2024). Majelis Hakim memvonis mantan Sekretaris MA itu dengan hukuman enam tahun penjara, denda Rp1 miliar serta membayar uang pengganti sebesar Rp3.880.844.400. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan mengajukan banding atas vonis 6 tahun pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim pada sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Pengajuan tersebut dilakukan setelah Hasbi berkonsultasi secara singkat dengan penasihat hukumnya.
"Karena waktunya terdesak sudah mau memasuki liburan. Maka setelah konsultasi, kami tetap akan mengajukan banding," ujar Hasbi usai pembacaan putusan oleh majelis hakim.
Baca juga: Hakim pertimbangkan pengabdian Hasbi Hasan di MA pada putusan pidana
Hakim Ketua Toni Irfan menyebutkan, terpidana memiliki hak untuk melakukan upaya hukum terhadap vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, sehingga dirinya mempersilakan Hasbi untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.
Selain terpidana Hasbi, hakim menuturkan penuntut umum juga memiliki hak yang sama. Namun atas putusan terhadap Hasbi, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melalui Wawan Yunarwanto menyatakan penuntut umum akan melakukan pikir-pikir (pertimbangan) terlebih dahulu selama tujuh hari.
Baca juga: KPK nyatakan pikir-pikir soal putusan Hasbi Hasan
Hasbi divonis pidana 6 tahun penjara terkait kasus suap pengurusan gugatan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana tingkat kasasi di MA.
Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama dan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua.
Baca juga: Hasbi Hasan divonis 6 tahun penjara terkait kasus suap di MA
Dengan demikian, majelis hakim menyatakan Hasbi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 b UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Selain pidana penjara, Hasbi juga dikenakan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Dirinya turut dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar subsider 1 tahun penjara.
Baca juga: KPK optimistis majelis hakim penuhi tuntutan jaksa terhadap Hasbi
Baca juga: KPK panggil Kabiro Umum Mahkamah Agung Supandi
Baca juga: KPK kembali panggil Windy Idol terkait perkara TPPU Hasbi Hasan
Pengajuan tersebut dilakukan setelah Hasbi berkonsultasi secara singkat dengan penasihat hukumnya.
"Karena waktunya terdesak sudah mau memasuki liburan. Maka setelah konsultasi, kami tetap akan mengajukan banding," ujar Hasbi usai pembacaan putusan oleh majelis hakim.
Baca juga: Hakim pertimbangkan pengabdian Hasbi Hasan di MA pada putusan pidana
Hakim Ketua Toni Irfan menyebutkan, terpidana memiliki hak untuk melakukan upaya hukum terhadap vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, sehingga dirinya mempersilakan Hasbi untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.
Selain terpidana Hasbi, hakim menuturkan penuntut umum juga memiliki hak yang sama. Namun atas putusan terhadap Hasbi, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melalui Wawan Yunarwanto menyatakan penuntut umum akan melakukan pikir-pikir (pertimbangan) terlebih dahulu selama tujuh hari.
Baca juga: KPK nyatakan pikir-pikir soal putusan Hasbi Hasan
Hasbi divonis pidana 6 tahun penjara terkait kasus suap pengurusan gugatan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana tingkat kasasi di MA.
Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama dan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua.
Baca juga: Hasbi Hasan divonis 6 tahun penjara terkait kasus suap di MA
Dengan demikian, majelis hakim menyatakan Hasbi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 b UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Selain pidana penjara, Hasbi juga dikenakan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Dirinya turut dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar subsider 1 tahun penjara.
Baca juga: KPK optimistis majelis hakim penuhi tuntutan jaksa terhadap Hasbi
Baca juga: KPK panggil Kabiro Umum Mahkamah Agung Supandi
Baca juga: KPK kembali panggil Windy Idol terkait perkara TPPU Hasbi Hasan
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Tags: