Jakarta (ANTARA) - Pemerintah sedang menyiapkan Geoportal 2.0 Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) yang dapat diakses publik.

Rencananya geoportal tersebut akan dikenalkan secara luas kepada masyarakat pada "One Map Policy Summit 2024" yang digelar pada 26-27 Juni 2024.

"Walaupun sekarang akses ke publik belum dibuka, nanti setelah peluncuran Geoportal 2.0 akan dibuka. Namun, tetap akan diatur tentang aksesnya karena ada juga hal-hal yang tidak bisa di-share," ujar Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Susiwijono saat media briefing di Jakarta, Selasa.

Hal itu mengacu pada Keppres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa data geospasial yang sebelumnya diperuntukan pemegang akses yang terdiri atas presiden dan wakil presiden serta pejabat kementerian lainnya, saat ini ditambahkan "masyarakat" selaku pemegang akses yang terdiri atas orang-perseorangan, badan hukum dan badan usaha.

Baca juga: Pemerintah ungkap capaian Kebijakan Satu Peta per Maret 2024

Nantinya, data yang ditampilkan di Geoportal 2.0 akan menjadi referensi tunggal dalam pembuatan program/kebijakan yang membutuhkan.

Namun, Susiwijono memberikan catatan bahwa masih terdapat beberapa data yang tidak dapat diakses oleh publik mengingat unsur kerahasiaan yang perlu dijaga.

Saat ini, peraturan tentang akses data produk OMP masih disempurnakan dengan penambahan klasifikasi akses untuk peta-peta tematik baru.

Sebagai informasi, OMP merupakan upaya kolaborasi untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.

Pelaksanaan OMP melibatkan 24 kementerian/lembaga dan 34 provinsi serta mencakup 158 peta tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.

Baca juga: Pemerintah: Kebijakan Satu Peta dapat dimanfaatkan dalam membangun IKN

Hingga Maret 2024, seluruh IGT telah terkompilasi, kemudian sebanyak 141 IGT telah terintegrasi, sedangkan 16 IGT dalam proses verifikasi perbaikan, dan sebesar 86 persen Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT telah tersinkronisasi.

Target penurunan ketidaksesuaian perizinan dan hak atas tanah hingga akhir 2024 seluas 9.264.325 hektare atau 8,6 persen.

Lebih lanjut, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) itu menambahkan produk peta tematik percepatan OMP juga telah dimanfaatkan dalam mendukung berbagai program atau kebijakan berbasis spasial, seperti reforma agraria, peta tutupan kelapa sawit, hingga Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) KPK.

Pada kegiatan One Map Policy Summit 2024 nanti, pemerintah membidik agar sosialisasi tersebut sampai ke masyarakat.

Baca juga: Menko Airlangga: Kebijakan Satu Peta tangani ketimpangan wilayah

Dalam peluncurannya, pemerintah turut serta mengajak masyarakat untuk membahas ide, gagasan, serta terobosan dalam menjawab tantangan dan keberlanjutan OMP dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang setelah 2024.

Ketua Satuan Tugas II Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Marcia, menjelaskan One Map Policy Summit 2024 didukung dengan rangkaian praacara, di antaranya OMP Talks Series dan One Map Policy Competition.

"Kegiatan ini bertujuan mengenalkan kembali Kebijakan Satu Peta dan acara One Map Policy Summit 2024 kepada masyarakat. Sementara One Map Policy Competition terdiri dari kegiatan One Map Thinker dan Geospatial Challenge, dan One Map Policy for Better Governance dengan target peserta masyarakat umum, mahasiswa, dan pemerintah," tutur Marcia.

Baca juga: Gubernur: Kebijakan satu peta mampu selesaikan masalah batas wilayah
Baca juga: Pemerintah percepat pelaksanaan Kebijakan Satu Peta lewat Rakernas