Jakarta (ANTARA News) – Migrant Care mendesak pemerintah
Indonesia melakukan diplomasi bersama-sama negara-negara pengirim buruh migran
agar mendesak Arab Saudi untuk mengakhiri sistem kaffalah yang dinilai
mempersulit proses pembaruan dokumen bagi buruh migran tak berdokumen.
"Sistem kaffalah harus dihapuskan. Pemerintah harus
melakukan diplomasi bersama negara lain seperti Filipina, India, Srilanka dan
Bangladesh untuk menekan Arab Saudi menghapus sistem ini," kata Direktur
Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, sistem ini merupakan sistem yang berlaku bagi para
pekerja rumah tangga di Timur Tengah. Anis menjelaskan, sistem kaffalah
memperbolehkan paspor TKI dipegang oleh majikan.
Majikan utama juga berwenang
memindahkan pekerjanya untuk bekerja pada majikan lain. Selain itu, sistem ini
mewajibkan pekerja yang akan pulang ke negara asalnya untuk mendapatkan
persetujuan dari majikannya terlebih dulu untuk mendapatkan legalisasi exit permit.
"Sistem kaffalah ini tidak lain sama dengan sistem
perbudakan modern," katanya.
Di sisi lain, Migrant Care mendesak pemerintah Arab Saudi
untuk bertindak adil dengan memberi sanksi pada para majikan yang mempekerjakan
tenaga kerja yang tidak berdokumen.
"Tidak fair kalau yang jadi sasaran razia dan deportasi
adalah mereka yang bekerja saja. Seharusnya mereka yang mempekerjakan juga harus
diperlakukan sama," katanya.
Dari total 101.067 TKI tidak berdokumen di Saudi Arabia, masih ada 77.061 orang yang terancam dideportasi karena tidak bisa menyelesaikan proses pembaruan dokumen hingga tenggat waktu akhir masa amnesti.
Tercatat hanya 17.306 orang yang berhasil mendapatkan dokumen ketenagakerjaan baru. Sementara sebanyak 6.700 orang yang mendapatkan exit permit untuk pulang ke Indonesia.
Pada 3 November 2013 merupakan batas akhir dari masa amnesti bagi
TKI tak berdokumen untuk memperbarui dokumen keimigrasian. Sehari kemudian,
pemerintah Arab Saudi secara resmi mengerahkan polisi dan petugas imigrasi
untuk merazia para TKI tak berdokumen resmi.(*)
Pemerintah didesak dorong penghapusan sistem kaffalah
7 November 2013 19:19 WIB
ilustrasi Wakil Ketua DPD Laode Ida (kiri) berbincang dengan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah (kanan). (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
Tags: