Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan kementerian pertanian (Kementan) dalam mengatasi berbagai masalah terkait ketahanan pangan nasional, satunya dengan memberikan penambahan bantuan alokasi subsidi pupuk untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp28 triliun.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, dia mengatakan salah satu persoalan terbesar yang dihadapi para petani adalah masalah pupuk. Dengan tambahan tersebut, menurutnya total anggaran pupuk bersubsidi menjadi sebesar Rp54 triliun.

"Masalah pupuk memang harus diprioritaskan agar petani kembali bergairah dan bersemangat untuk meningkatkan produksinya," kata Bamsoet usai bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin.

Melalui penambahan anggaran ini, menurutnya alokasi pupuk subsidi bagi petani mencapai 9,55 juta ton. Volume pupuk bersubsidi pada 2024 meliputi pupuk kimia dan organik untuk sembilan jenis komoditas, di antaranya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.

Baca juga: Mentan: Alokasi pupuk subsidi Rp54 triliun untuk swasembada pangan

Baca juga: Kementan: Jatim penerima pupuk subsidi terbesar capai 1,92 juta ton

Baca juga: Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi capai 100 persen selama 2023
Menurutnya Kementan dapat melibatkan inspektorat untuk mengawasi realisasi dari penambahan alokasi pupuk bersubsidi tersebut sehingga subsidi pupuk yang disalurkan ke masyarakat bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani di seluruh Indonesia.

"Kementan juga harus memastikan penambahan alokasi pupuk bersubsidi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani dengan memprioritaskan penanaman pangan unggulan di masing-masing wilayah," katanya.

Dia pun meminta Kementan memastikan alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada rekomendasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian/BSIP Kementan. Kemudian Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan rancangan alokasi di masing-masing daerah sesuai data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok/e-RDKK 2024.

"Untuk mewujudkan ketahanan pangan, Kementan perlu mengakselerasi masa tanam agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah bersama pemangku kebijakan terkait juga perlu untuk terus memperkuat pengawasan kios maupun distributor penyalur pupuk subsidi agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," tuturnya.