Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi program berdampak nyata kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Saya ke sini termasuk melihat kebijakan kementerian yang berdampak langsung kepada rakyat daripada kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Anas melanjutkan, "Kami melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri KKP ini sangat bagus, langsung berdampak menggerakkan ekonomi rakyat, yang ujungnya adalah penurunan angka kemiskinan sesuai dengan reformasi birokrasi berdampak.

Salah satu program yang dilaksanakan KKP adalah penyerahan hasil rampasan negara kepada sejumlah pemerintah daerah seperti di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, KKP juga intens mendorong program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Kabupaten Banyuwangi.

Anas mengatakan bahwa Kementerian PANRB diberi tugas oleh Presiden Jokowi, salah satunya adalah menilai akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga, serta mengukur nilai reformasi birokrasi (RB) yang didasarkan pada sejumlah kriteria seperti dampaknya pada penurunan angka kemiskinan serta pengangguran.

Menurut dia, pemberian kapal tangkap ikan hasil rampasan negara dapat memberikan dampak yang luar biasa, mulai dari jumlah tangkapan ikan yang akan meningkat hingga roda perekonomian, khususnya kelompok nelayan, dapat berjalan dengan baik.

Anas juga mengapresiasi langkah KKP dalam memberikan program-program bermanfaat kepada masyarakat.

Diharapkan pula hal-hal tersebut dapat diperluas dan dikembangkan sehingga dirasakan masyarakat.

Baca juga: Menpan RB apresiasi kinerja KKP permudah ekonomi maritim
Baca juga: Menteri PANRB: Belanja PDN jadi indikator reformasi birokrasi

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa kapal ikan tersebut berasal dari barang rampasan yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara.

KKP memiliki kebijakan yang diberi nama 'Tangkap-Manfaat', yaitu dengan menyerahkan kapal tersebut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

"Dahulu kapal rampasan itu ditenggelamkan. Sejak sekarang kami bicara dengan kejaksaan untuk KKP sumbangkan kepada nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Yang sudah selesai diproses, kami serahkan saja ke pemda untuk nelayan," ucap Trenggono.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini adalah bagaimana penegakan hukum bisa berdampak dalam hal ini peningkatan kesejahteraan nelayan.

Banyuwangi menjadi salah satu prioritas yang mendapat hibah kapal hasil rampasan untuk diserahkan kepada nelayan.

"Dengan pengelolaan kapal oleh nelayan Banyuwangi, bisa menjadi contoh bagi daerah lain," pungkasnya.