Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noer berpendapat bahwa persoalan ketidak-akuratan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2014 cenderung dibiarkan untuk alasan politik dari pihak-pihak tertentu.

"Untuk penetapan DPT ini kan berulang kali mengalami penundaan dan akhirnya seperti ini. Memang sudah ada upaya dari beberapa kalangan untuk memperbaiki, tetapi di dalam perjalanannya ada banyak trik-trik politik dengan melakukan pembiaran pada DPT yang belum akurat," kata Firman saat ditemui di Gedung Nusantara V di Jakarta, Senin.

Menurut dia, permasalahan data-data DPT memang cenderung sengaja dibiarkan, terutama bagi pihak-pihak yang bisa memperoleh keuntungan dari persoalan ketidakakuratan DPT untuk Pemilu 2014 tersebut.

"Kita bisa tahu bahwa (persoalan DPT) ini semua adalah suatu permainan yang dimainkan sejak lama," ujarnya.

Firman menilai diperlukan partisipasi dari partai-partai politik, yang sebenarnya sudah cukup memadai, untuk turut membantu pemerintah dalam memperbaiki DPT.

"Mengingat Pemerintah memiliki perangkat yang belum memadai untuk menyusun DPT sampai cukup akurat, sebetulnya dengan bantuan parpol DPT bisa disusun dengan lebih baik," ucapnya.

"Namun, yang sekarang terjadi dengan DPT kita ya sama saja dengan yang lalu, ada suatu stagnansi dalam penanganan DPT ini," lanjutnya.

Hal itu, menurut dia, cenderung menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang dibiarkan.

Oleh karena itu, ia memprediksi masih ada kemungkinan terjadi perselisihan dalam Pemilu 2014 yang diakibatkan ketidakakuratan DPT.

"Saya kira peluang terjadinya kisruh akibat DPT dalam pemilu mendatang itu masih tetap ada," tutur Firman.

Sebelumnya, dua partai politik peserta Pemilu 2014 yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta penetapan DPT ditunda kembali, setelah sebelumnya batal ditetapkan dari jadwal awal 23 Oktober 2013 dan diundur selama dua minggu hingga 4 November 2013.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan penolakan partainya terhadap penetapan DPT karena masih banyak persoalan yang belum diselesaikan KPU.

"Masih ada sekitar 10 juta pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam DPT. Dalam Undang-Undang Nomor 8/2012 pencantuman NIK merupakan salah satu syarat penting DPT," kata Habiburokhman.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh meminta KPU untuk menunda kembali penetapan DPT apabila masih terjadi permasalahan data pemilih.

"NasDem tak keberatan bila DPT harus ditunda lagi selama dua-tiga minggu lagi. Hal itu demi penyempurnaan DPT, sehingga tak ada persoalan DPT ke depannya," kata Surya Paloh.
(Y012/C004)