Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) guna mencegah munculnya anggaran siluman dalam APBD induk maupun perubahan.

"Nanti akan diterapkan e-budgeting, kalau sudah pakai itu bisa dikunci, tidak akan ada lagi yang bisa menikung, artinya dari awal sudah dianggarkan sekian, kalau ada yang tiba-tiba nambahin akan kelihatan merah. Lagipula yang bisa membuka itu hanya orang-orang yang punya password," kata Jokowi di Balaikota, Senin.

Rencana penerapan sistem e-budgeting muncul setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran siluman dalam APBD DKI 2012 sebesar Rp1,4 triliun.

Terkait adanya temuan itu, Jokowi mengatakan baru akan menindaklanjuti. Saat ditanya mengenai pos-pos penganggaran yang kebobolan, Jokowi belum bisa berkomentar.

"Saya tidak tahu pos-posnya, tidak mungkin melihat 57 ribu item anggaran satu per satu... Kalau mau lihat berapa banyak buku untuk mencatat 57 ribu item anggaran itu, mungkin ada lebih lima karung," katanya.