DKI diminta tertibkan hunian liar antisipasi tanggul jebol
29 Maret 2024 21:41 WIB
Sejumlah pekerja memperbaiki proyek tanggul Kali Hek yang jebol di kawasan Kramat Jati, Jakarta, Senin (25/3/2024). Tanggul yang jebol sekitar pukul 04.00 WIB itu menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menertibkan hunian liar pada sejumlah titik dekat aliran air, Ibu Kota guna mengantisipasi jebolnya tanggul di sekitar wilayah itu.
"Salah satu faktor membuat tanggul jebol yakni adanya hunian liar yang banyak berdiri di atas tanggul," kata Justin kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Justin menjelaskan adanya hunian liar ini membuat sedimentasi lumpur meninggi yang berakibat, pemerintah kesulitan mengeruk karena terhalang bangunan.
Menurut dia, perlu adanya penindakan dengan melakukan penertiban sehingga tidak bisa berharap dari langkah-langkah biasa.
"Jaringan mikro atau got kita ini sedimentasinya buruk, mau dilakukan pengerukan juga ternyata banyak warga yang sudah bangun cor-coran di atasnya,” ujarnya.
Baca juga: BPBD DKI sebut tanggul kali Hek Jaktim jebol karena debit air
Menurut Justin, saat ini merupakan momen yang tepat bagi Pemprov DKI untuk membuat kebijakan besar dalam hal pengendalian banjir.
Karena itu, dia mendorong Pemprov DKI untuk mengambil langkah-langkah tegas seperti menertibkan hunian liar di atas tanggul ataupun bantaran sungai.
“Ini saatnya, karena Jakarta betul-betul sakit dan hampir seluruh permasalahan di DKI Jakarta termasuk banjir, sampah, termasuk macet itu disebabkan oleh buruknya tata ruang," jelasnya.
Dia menyarankan bangunan-bangunan yang seluruhnya tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) harus ditertibkan.
Selain itu, dia juga meminta Pemprov DKI mengevaluasi kondisi seluruh tanggul yang ada di Jakarta. Harapannya untuk mengantisipasi agar tak terulang lagi peristiwa jebolnya tanggul HEK di wilayah lain.
Baca juga: Tanggul Hek Jaktim jebol, DPRD DKI soroti berkurangnya petugas SDA
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada tahun anggaran 2024 mulai dari perkuatan tanggul kali hingga membangun waduk atau embung.
"Pada 2024 ini, kita bangun lima polder, revitalisasi pompa stasioner di dua lokasi, serta pembangunan delapan waduk atau embung dengan rincian enam proyek lanjutan dan dua lagi baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum.
"Salah satu faktor membuat tanggul jebol yakni adanya hunian liar yang banyak berdiri di atas tanggul," kata Justin kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Justin menjelaskan adanya hunian liar ini membuat sedimentasi lumpur meninggi yang berakibat, pemerintah kesulitan mengeruk karena terhalang bangunan.
Menurut dia, perlu adanya penindakan dengan melakukan penertiban sehingga tidak bisa berharap dari langkah-langkah biasa.
"Jaringan mikro atau got kita ini sedimentasinya buruk, mau dilakukan pengerukan juga ternyata banyak warga yang sudah bangun cor-coran di atasnya,” ujarnya.
Baca juga: BPBD DKI sebut tanggul kali Hek Jaktim jebol karena debit air
Menurut Justin, saat ini merupakan momen yang tepat bagi Pemprov DKI untuk membuat kebijakan besar dalam hal pengendalian banjir.
Karena itu, dia mendorong Pemprov DKI untuk mengambil langkah-langkah tegas seperti menertibkan hunian liar di atas tanggul ataupun bantaran sungai.
“Ini saatnya, karena Jakarta betul-betul sakit dan hampir seluruh permasalahan di DKI Jakarta termasuk banjir, sampah, termasuk macet itu disebabkan oleh buruknya tata ruang," jelasnya.
Dia menyarankan bangunan-bangunan yang seluruhnya tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) harus ditertibkan.
Selain itu, dia juga meminta Pemprov DKI mengevaluasi kondisi seluruh tanggul yang ada di Jakarta. Harapannya untuk mengantisipasi agar tak terulang lagi peristiwa jebolnya tanggul HEK di wilayah lain.
Baca juga: Tanggul Hek Jaktim jebol, DPRD DKI soroti berkurangnya petugas SDA
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada tahun anggaran 2024 mulai dari perkuatan tanggul kali hingga membangun waduk atau embung.
"Pada 2024 ini, kita bangun lima polder, revitalisasi pompa stasioner di dua lokasi, serta pembangunan delapan waduk atau embung dengan rincian enam proyek lanjutan dan dua lagi baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
Tags: