"Sebenarnya untuk ASN atau pegawai pemerintah sedang difinalisasi peraturannya (tentang cuti melahirkan), tetapi mungkin idealnya (untuk ayah) maksimal 15 hari, itu bisa lebih fleksibel," kata Ukik dalam acara diskusi bersama Duta Besar Hongaria di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan untuk saat ini, kebijakannya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana cuti bersalin untuk ibu, baik yang bekerja di sektor pemerintah maupun swasta yakni selama tiga bulan, dan untuk ayah selama dua hari.
Baca juga: Hongaria bahas cuti melahirkan yang ideal bersama BKKBN
Baca juga: Menteri PPPA: RUU KIA atur cuti melahirkan ibu pekerja dan cuti ayah
Namun, ia menegaskan bahwa BKKBN terus mendukung kebijakan pemerintah untuk memperpanjang durasi cuti ayah sesuai dengan ketentuan, agar orang tua memiliki lebih banyak waktu untuk mendidik anak.
Sementara itu, Duta besar Hongaria untuk Indonesia Lilla Karsay juga turut berbagi kebijakan cuti bagi orang tua yang bekerja.
"Di Hongaria, bagi ibu ada cuti hamil selama enam bulan dengan pembayaran gaji yang penuh apabila mereka bekerja, kami harap ini dapat meningkatkan ikatan antara ibu dan anak agar lebih kuat," katanya.
Ia juga turut berbagi tentang kebijakan yang ramah untuk keluarga yang selama ini tengah digencarkan oleh pemerintah, mengingat Hongaria termasuk salah satu negara di Eropa yang mengalami penurunan populasi selama beberapa tahun terakhir.
"Salah satu tantangan yang dihadapi Eropa saat ini yakni tren penurunan angka kelahiran dan penurunan populasi, tetapi bagaimanapun, Indonesia dan Hongaria memiliki perspektif yang sama, bahwa keluarga adalah fondasi utama dari sebuah bangsa," ucapnya.
Adapun tiga kebijakan penting yang ditekankan oleh Dubes Lilla tentang pembangunan keluarga di Hongaria yakni hubungan yang stabil (stable relationship), pendapatan yang stabil (stable income), dan perumahan yang stabil (stable housing).
Baca juga: Sosiolog UNS sambut baik rencana hak cuti bagi ASN pria
Baca juga: Bangun kelekatan orang tua-anak, KemenPPPA dorong kebijakan cuti ayah