Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Bhinneka Putra Linanta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan sosialisasi pendaftaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi warga berpenghasilan rendah.

"Faktor lain yang membuat warga dengan kategori MBR tidak mendapat bantuan KJP karena minimnya sosialisasi pembukaan dan tata cara pendaftaran," kata Bhinneka di Jakarta, Kamis.

Saran itu diberikannya usai pelantikan dirinya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam Rapat Paripurna DPRD DKI.

Pengangkatan Bhinneka Putra Linanta tertuang
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-816 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dia menggantikan almarhum Purwanto.

Dia berjanji akan terus mengejar penyelesaian persoalan tersebut karena banyak keluhan dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang justru tidak mendapat fasilitas bantuan KJP.

“Masalahnya tidak tepat sasaran, jadi masih banyak KJP itu diterima oleh orang yang mampu dan orang yang tidak mampu malah tidak menerima KJP,” ujarnya.

Baca juga: Tina Toon temukan warga miskin yang dicoret dari KJP Plus
Baca juga: Pemprov DKI tegaskan Heru tak pernah instruksikan pemangkasan KJMU

Menurut dia, hal tersebut harus dilakukan karena banyak warga di Daerah Pemilihan (Dapil) 8 yang meliputi Kecamatan Tebet, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pancoran dan Jagakarsa tidak mengetahui jadwal serta cara mengisi pendaftaran.

“Pastikan lebih banyak turun, lebih banyak sosialisasi tentang tata cara pengisian di DTKS KJP. Jadi karena pengisian di DTKS tidak terlalu sampai ke masyarakat umum,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap melakukan pengecekan kembali data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ke lapangan langsung.

"Ya gapapa saran yang bagus, untuk mengecek kembali data bantuan sosial pendidikan di lapangan. Itu saya ada catatan, saya pegang," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Rabu (27/3).