LKPP: E-katalog versi baru diharapkan jadi lompatan pengadaan barang
28 Maret 2024 20:14 WIB
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi saat peluncuran e-katalog V6 di Jakarta, Kamis (28/3/2024). ANTARA/Rizka Khaerunnisa
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan katalog elektronik (e-katalog) versi terbaru, yaitu versi 6 (V6), yang diharapkan dapat menjadi lompatan bagi kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Besar harapan kami semuanya dengan diluncurkannya e-katalog versi 6 ini akan terjadi lompatan kinerja pengadaan Indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi ke depannya," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat peluncuran e-katalog V6 di Jakarta, Kamis.
Hendrar mengatakan, e-katalog versi sebelumnya belum sepenuhnya menjalankan sistem yang end-to-end seperti marketplace, mulai dari pembuatan akun, tayang produk, transaksi, melacak pengiriman, hingga sampai proses pembayaran. Oleh sebab itu e-katalog versi terbaru diharapkan dapat membawa lompatan di dalam pengadaan barang dan jasa.
Dengan e-katalog V6, Hendrar berharap terjadi peningkatan jumlah tayang produk mengingat sistem e-katalog ini lebih responsif, tidak membingungkan, simpel, dan mudah diakses dari berbagai jenis perangkat.
E-katalog terbaru juga diharapkan dapat meningkatkan nilai transaksi pengadaan barang dan jasa karena sistemnya sudah dirancang end-to-end, serta meningkatkan dari sisi perluasan pemanfaatan penggunaan karena server-nya kini lebih tangguh.
Pada pembuatan e-katalog V6, LKPP berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia. Ini sejalan dengan amanah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Dalam menjalankan amanah tersebut, Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R mengatakan bahwa perseroan telah membentuk sebuah unit kerja khusus dengan melibatkan sekitar lebih dari 225 ahli digital.
Unit kerja tersebut, kata Venusiana, bertugas untuk mengawal proses pengembangan desain, produk, serta mendukung pelaksanaan proses transformasi pengadaan digital hingga pengawalan implementasi solusi.
"Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbaharui sistem pengadaan nasional di Indonesia demi tujuan yang lebih besar, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Hendrar menambahkan bahwa LKPP telah berhasil mencapai target di 2023 yang pada saat itu masih menggunakan e-katalog versi 5.8.
Berkat dukungan Telkom yang membantu LKPP lebih awal, imbuh Hendrar, LKPP mampu mencapai target 5 juta produk tayang katalog di minggu ketiga bulan Juni tahun 2023. Bahkan pada akhir 2023, produk tayang sudah mencapai 7,5 juta produk dan nilai transaksi meningkat dari Rp83,9 triliun menjadi 196,7 triliun di akhir 2023.
Platform e-katalog sendiri diluncurkan pertama kali pada tahun 2012 dan terus berkembang hingga hari ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan minimal sebanyak 1 juta produk tayang untuk 2022 dan naik menjadi 5 juta produk tayang di 2023.
"Target dari Pak Presiden sendiri sebenarnya mencapai Rp500 triliun. Kenapa begitu? Karena beliau melihat, rencana umum pengadaan kita ini APBN-APBD selama setahun selalu di atas Rp1.200 triliun. Jadi mestinya separuhnya bisa lewat e-katalog. Ini yang sedang kita kejar," kata Hendrar.
Sesuai amanat Presiden Jokowi, Hendrar juga menekankan bahwa proses pengadaan barang dan jasa hari ini sudah mulai harus beralih ke e-katalog. Hal ini karena dinilai lebih transparan, efisien, dan bisa mempercepat penyerapan anggaran. Selain itu, kehadiran e-katalog juga mendukung produk dalam negeri dan UMKM.
Baca juga: Menko Luhut sebut belanja e-katalog tekan OTT pejabat
Baca juga: LKPP sosialisasikan peluang usaha belanja pemerintah via e-katalog
Baca juga: LKPP: Produk UMKM yang tayang di e-katalog capai 7,6 juta produk
Baca juga: LKPP resmikan "Gebyok Kudus" toko daring pengadaan barang dan jasa
"Besar harapan kami semuanya dengan diluncurkannya e-katalog versi 6 ini akan terjadi lompatan kinerja pengadaan Indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi ke depannya," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat peluncuran e-katalog V6 di Jakarta, Kamis.
Hendrar mengatakan, e-katalog versi sebelumnya belum sepenuhnya menjalankan sistem yang end-to-end seperti marketplace, mulai dari pembuatan akun, tayang produk, transaksi, melacak pengiriman, hingga sampai proses pembayaran. Oleh sebab itu e-katalog versi terbaru diharapkan dapat membawa lompatan di dalam pengadaan barang dan jasa.
Dengan e-katalog V6, Hendrar berharap terjadi peningkatan jumlah tayang produk mengingat sistem e-katalog ini lebih responsif, tidak membingungkan, simpel, dan mudah diakses dari berbagai jenis perangkat.
E-katalog terbaru juga diharapkan dapat meningkatkan nilai transaksi pengadaan barang dan jasa karena sistemnya sudah dirancang end-to-end, serta meningkatkan dari sisi perluasan pemanfaatan penggunaan karena server-nya kini lebih tangguh.
Pada pembuatan e-katalog V6, LKPP berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia. Ini sejalan dengan amanah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Dalam menjalankan amanah tersebut, Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R mengatakan bahwa perseroan telah membentuk sebuah unit kerja khusus dengan melibatkan sekitar lebih dari 225 ahli digital.
Unit kerja tersebut, kata Venusiana, bertugas untuk mengawal proses pengembangan desain, produk, serta mendukung pelaksanaan proses transformasi pengadaan digital hingga pengawalan implementasi solusi.
"Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbaharui sistem pengadaan nasional di Indonesia demi tujuan yang lebih besar, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Hendrar menambahkan bahwa LKPP telah berhasil mencapai target di 2023 yang pada saat itu masih menggunakan e-katalog versi 5.8.
Berkat dukungan Telkom yang membantu LKPP lebih awal, imbuh Hendrar, LKPP mampu mencapai target 5 juta produk tayang katalog di minggu ketiga bulan Juni tahun 2023. Bahkan pada akhir 2023, produk tayang sudah mencapai 7,5 juta produk dan nilai transaksi meningkat dari Rp83,9 triliun menjadi 196,7 triliun di akhir 2023.
Platform e-katalog sendiri diluncurkan pertama kali pada tahun 2012 dan terus berkembang hingga hari ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan minimal sebanyak 1 juta produk tayang untuk 2022 dan naik menjadi 5 juta produk tayang di 2023.
"Target dari Pak Presiden sendiri sebenarnya mencapai Rp500 triliun. Kenapa begitu? Karena beliau melihat, rencana umum pengadaan kita ini APBN-APBD selama setahun selalu di atas Rp1.200 triliun. Jadi mestinya separuhnya bisa lewat e-katalog. Ini yang sedang kita kejar," kata Hendrar.
Sesuai amanat Presiden Jokowi, Hendrar juga menekankan bahwa proses pengadaan barang dan jasa hari ini sudah mulai harus beralih ke e-katalog. Hal ini karena dinilai lebih transparan, efisien, dan bisa mempercepat penyerapan anggaran. Selain itu, kehadiran e-katalog juga mendukung produk dalam negeri dan UMKM.
Baca juga: Menko Luhut sebut belanja e-katalog tekan OTT pejabat
Baca juga: LKPP sosialisasikan peluang usaha belanja pemerintah via e-katalog
Baca juga: LKPP: Produk UMKM yang tayang di e-katalog capai 7,6 juta produk
Baca juga: LKPP resmikan "Gebyok Kudus" toko daring pengadaan barang dan jasa
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Tags: