Menkeu terima kunjungan CEO Freeport
27 Maret 2024 21:26 WIB
Menkominfo Budi Arie Setiadi (kedua kanan) bersama Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri), Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (kiri), dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga (kanan) menyampaikan pandangannya dalam Editor's Talk Forum Pemred di Gedung Graha Antara, kompleks Antara Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Diskusi tersebut membahas tema "Menguatkan Ekosistem Media: Setelah Publisher Rights, Apa Lagi". ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, CFO Freeport Mc-Moran Kathleen L. Quirk, dan CFO Freeport Indonesia Rob Schroeder.
“Kami bertukar pikiran tentang banyak hal. Mulai dari lanskap perekonomian global yang masih begitu volatil, konferensi energi terbesar Amerika Serikat yang dilaksanakan di Houston, hingga snapshot kondisi pasar tembaga di dunia kini,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selain membahas topik tersebut, Menkeu bercerita bahwa CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson akan berakhir masa jabatannya dan akan digantikan oleh Kathleen L. Quirk.
“Saya juga menerima kabar bahwa Richard akan berakhir masa jabatannya sebagai CEO Freeport-McMoran setelah 20 tahun menjabat. Richard akan digantikan oleh Kathleen yang kini menjabat sebagai CFO Freeport-McMoran. Tidak lupa, saya sampaikan ucapan selamat kepada Kathleen atas penugasan barunya,” kata Menkeu.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen.
Menurut Bahlil, peningkatan perolehan saham tersebut bisa diwujudkan apabila Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diselesaikan.
Ia mengatakan penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport yakni mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia.
Nantinya aturan tersebut tidak hanya diberlakukan spesifik kepada suatu perusahaan saja, namun pihaknya akan menerapkan asas perlakuan sama rata (equal treatment) guna mewujudkan ekosistem investasi yang berkelanjutan di tanah air.
Adapun sebelumnya pihaknya optimistis dapat memenuhi target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun.
Baca juga: RI bantu pelatihan di Laos untuk pertemuan menkeu dan bank sentral
Baca juga: Pajak jadi komponen penting, Menkeu minta masyarakat segera lapor SPT
Baca juga: Menkeu catat pelaporan SPT 2023 meningkat 7,7 persen dari SPT 2022
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, CFO Freeport Mc-Moran Kathleen L. Quirk, dan CFO Freeport Indonesia Rob Schroeder.
“Kami bertukar pikiran tentang banyak hal. Mulai dari lanskap perekonomian global yang masih begitu volatil, konferensi energi terbesar Amerika Serikat yang dilaksanakan di Houston, hingga snapshot kondisi pasar tembaga di dunia kini,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selain membahas topik tersebut, Menkeu bercerita bahwa CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson akan berakhir masa jabatannya dan akan digantikan oleh Kathleen L. Quirk.
“Saya juga menerima kabar bahwa Richard akan berakhir masa jabatannya sebagai CEO Freeport-McMoran setelah 20 tahun menjabat. Richard akan digantikan oleh Kathleen yang kini menjabat sebagai CFO Freeport-McMoran. Tidak lupa, saya sampaikan ucapan selamat kepada Kathleen atas penugasan barunya,” kata Menkeu.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen.
Menurut Bahlil, peningkatan perolehan saham tersebut bisa diwujudkan apabila Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diselesaikan.
Ia mengatakan penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport yakni mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia.
Nantinya aturan tersebut tidak hanya diberlakukan spesifik kepada suatu perusahaan saja, namun pihaknya akan menerapkan asas perlakuan sama rata (equal treatment) guna mewujudkan ekosistem investasi yang berkelanjutan di tanah air.
Adapun sebelumnya pihaknya optimistis dapat memenuhi target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun.
Baca juga: RI bantu pelatihan di Laos untuk pertemuan menkeu dan bank sentral
Baca juga: Pajak jadi komponen penting, Menkeu minta masyarakat segera lapor SPT
Baca juga: Menkeu catat pelaporan SPT 2023 meningkat 7,7 persen dari SPT 2022
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Tags: