"Kebijakan itu akan menjegal Jokowi karena menambah kemacetan ibu kota sedangkan dia (Jokowi) sedang fokus menciptakan transportasi masal," kata dia, di Jakarta, Jumat.
Dia menilai, seharusnya pemerintah pusat mendukung transportasi masal bukan dengan program mobil murah. Dia mencontohkan program Mass Rapid Transportation harus didukung pemerintah pusat agar tiga tahun selesai.
Dia juga meminta pemerintah memperhatikan hak menyatakan pendapat yang digulirkan 96 anggota DPD terkait kebijakan mobil murah. Presiden Susilo Yudhoyono, menurut dia, harus menjelaskan secara langsung kebijakan itu.
"Ini (kebijakan mobil murah) terkait Pemilu 2014 untuk pencitraan SBY. Program Beras untuk Rakyat Miskin dan Bantuan Sosial sudah diluncurkan lalu sekarang mobil murah untuk golongan menengah," kata dia.