Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengimbau nelayan mulai mitigasi bencana dengan adaptif terhadap potensi gelombang pasang yang setiap tahun selalu menimpa warga pesisir pantai.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Selasa, mengatakan setiap tahun warga di pesisir Pantai Mapak Indah selalu menjadi korban gelombang pasang ketika terjadi cuaca ekstrem.

"Harusnya nelayan sudah bisa adaptif dengan kondisi tersebut agar tidak menjadi bencana serupa setiap tahun," katanya.

Misalnya, kata dia, dengan tidak lagi menempati kawasan tersebut atau dengan membuat rumah dari konstruksi tahan gelombang pasang dengan bentuk fisik lantai dua.

"Wilayah pesisir pantai di daerah-daerah lain sudah menerapkan hal tersebut, sebagai bentuk mitigasi bencana sekaligus beradaptasi dengan kondisi alam," katanya.

Baca juga: Mataram turunkan tim kesehatan pantau kondisi warga terdampak abrasi

Hal tersebut disampaikan menyikapi kembali nyaterdata belasan rumah milik warga di Mapak Indah yang terdampak gelombang pasang pada 13-14 Maret 2024.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, warga yang terdampak gelombang pasang sekitar 11-15 rumah yang ditempati oleh 11-15 Kepala Keluarga (KK).

Nazaruddin mengatakan proses penanganan relokasi sebanyak 27 KK nelayan Mapak Indah pada Desember 2022 yang terdampak gelombang pasang hingga saat ini masih berjalan.

Karena dari 27 KK yang rumahnya rusak dan hanyut oleh gelombang pasang, baru 24 KK yang bisa menempati hunian sementara (huntara) dan itu pun belum rampung 100 persen sebab belum ada fasilitas air bersih.

"Sekarang kita sedang bangun tambahan tiga unit untuk sisa warga yang belum terakomodasi anggaran tahun 2023," katanya.

Baca juga: Dinsos Mataram siapkan 148 paket bantuan nelayan terdampak abrasi

Terkait dengan itu, pihaknya berharap kepada para nelayan agar bisa lebih sadar terhadap potensi bencana jika mereka terus-terusan tinggal di sempadan pantai.

"Bencana yang sudah terjadi, hendaknya bisa menjadi pelajaran agar nelayan bisa melakukan mitigasi bencana," katanya.

Sementara menyinggung tentang apakah belasan KK yang kembali terdampak akan dibuatkan unit huntara, Nazaruddin mengatakan sejauh ini belum dapat dipastikan karena tergantung dengan anggaran.

Hanya saja, kata dia, kalau untuk membangun lagi di atas lahan huntara yang luasnya hanya 2.000 meter persegi untuk tambahan misalnya 15 unit, tentu kapasitasnya tidak mencukupi.

"Tapi kalau mau, salah satu solusi cepat nelayan yang terdampak bisa menempati huntara di Bintaro yang sudah kosong," katanya.

Baca juga: Pemkot Mataram siapkan regulasi penempatan "huntara" nelayan