Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa peningkatan kualitas layanan reproduksi adalah solusi untuk mengatasi disparitas atau perbedaan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) antarwilayah di Indonesia.

"Untuk mengurangi disparitas TFR di Indonesia, perlu pendekatan politik dan terintegrasi, seperti peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, pendidikan kependudukan, dan kampanye pendidikan masyarakat," ujar Pelaksana Tugas Deputi bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Ukik Kusuma Kurniawan dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan, penguatan sistem pendukung keluarga juga cukup efektif dalam rangka mengurangi disparitas TFR di Indonesia, yang harus mencakup kombinasi dari pendekatan-pendekatan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang unik serta spesifik di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2017, menunjukkan TFR DI Indonesia sebesar 2,4 atau setiap seorang perempuan di usia produktif melahirkan rata-rata 2 anak, tetapi meski begitu, di beberapa provinsi masih bervariasi, ada yang angkanya masih 3,4, sedangkan di sisi lain sudah 2,1, sehingga inilah yang menimbulkan disparitas.

"Disparitas menyulitkan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang menyediakan edukasi, konsultasi, serta pemasangan alat kontrasepsi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta perbatasan yang memang menyumbang angka tinggi pada TFR di level nasional," tuturnya.

Baca juga: BKKBN fokus tingkatkan kepesertaan KB di wilayah dengan TFR tinggi
Baca juga: BKKBN: Budaya mainkan peran penting jaga penduduk tumbuh seimbang
Kedua, lanjut dia, disparitas juga menyebabkan sulitnya akses pembelajaran kesehatan yang terdekat dari masyarakat, yang seringkali fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah tersebut juga tidak mampu memberikan layanan optimal seperti yang diharapkan.

"Namun demikian angka disparitas ini bukanlah penghambat untuk mencapai sekian banyak target, termasuk yang berkaitan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk selama adanya sinergi dan kolaborasi lintas-kementerian, organisasi maupun antarlembaga," kata Ukik.

Ia mengemukakan, jika target TFR 2,1 pada tahun 2024 dapat tercapai secara keseluruhan, maka BKKBN dapat fokus membuat program-program peningkatan kualitas penduduk.

"Fokus pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana akan cenderung bergeser ke arah peningkatan kualitas penduduk atau keluarga berencana yang berbasis hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dalam berpartisipasi dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi," kata dia.

Baca juga: BKKBN sebut aturan untuk jaga TFR ideal tak bisa dipukul rata
Baca juga: BKKBN: Anggaran layanan KB disediakan untuk turunkan angka kelahiran
Meski begitu, Ukik tetap mengapresiasi hasil TFR di Indonesia, dari target 2,19 dapat tercapai 2,14.

"Perhitungan tahun 2023, dari enam indikator sasaran strategis BKKBN, lima indikator mencapai kategori sangat baik, diantaranya yakni angka kelahiran total dari target 2,19, tercapai 2,14 berdasarkan laporan kinerja BKKBN tahun 2023," katanya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya perhatian pada TFR ini, mengingat disparitas masing-masing wilayah dapat menimbulkan konsekuensi dalam perencanaan pembangunan.
"Apabila TFR terlalu rendah, maka dalam jangka panjang akan terjadi penurunan jumlah penduduk. Kondisi ini memiliki konsekuensi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, baik jangka pendek maupun panjang, karena perubahan tingkat kelahiran dapat mengubah struktur umur penduduk yang akan berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi," demikian Ukik Kusuma Kurniawan.

Baca juga: DAK untuk KB daerah diharapkan turunkan angka kelahiran
Baca juga: 10.000 bayi dibantu lahir lewat program tabung dengan TRB
Baca juga: BKKBN: Pengendalian kelahiran secara nasional sudah "on the track"