Beirut (ANTARA News) - Wakil Perdana Menteri Suriah Qadri Jamil diberhentikan pada Selasa karena meninggalkan negara dan bertindak tanpa zin pemerintah setelah bertemu dengan beberapa pejabat Amerika Serikat di Swiss, demikian stasiun televisi Syria TV memberitakan.

Qadri Jamil adalah anggota kelompok yang disebut Presiden Bashar al-Assad sebagai "oposisi patriotik"--sebutan untuk partai-partai rival presiden namun tidak bergabung dengan gerilyawan, lapor Reuters.

"Jami diberhentikan karena dia meninggalkan pekerjaannya tanpa izin dan tidak melanjutkan tugasnya. Lebih dari itu, dia melakukan aktivitas di luar negeri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah," kata pernyataan pemerintah yang diberitakan Syria TV.

Beberapa pejabat Amerika Serikat dan sejumlah negara Timur Tengah mengatakan kepada Reuters bahwa Jamil bertemu dengan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Suriah, Robert Ford, di Jenewa pada Sabtu.

Kedua orang tersebut membicarakan usulan perundingan "Jenewa 2" yang bertujuan untuk memulai negosiasi antara pemerintah Bashar dan kelompok gerakan gerilyawan.

"Dia bertemu dengan Ford setelah mengadakan rapat bersama sejumlah pejabat Rusia di Moskow. Rapat tersebut berjalan sangat lama namun tidak menghasilkan apapun," kata pejabat salah satu negara Timur Tengah yang meminta identitasnya dirahasiakan.

"Jamil membicarakan apa yang dianggap Ford sebagai usulan yang tidak realistis, yaitu perundingan Jenewa. Dia juga tidak berhasil membujuk Amerika Serikat untuk memasukkan dirinya di dalam kubu oposisi dalam perundingan tersebut," kata dia.

Perang saudara di Suriah dimulai oleh unjuk rasa damai melawan kekuasaan keluarga Bashar yang telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun. Namun demonstrasi tersebut kemudian berubah menjadi aksi kekerasan yang sampai saat ini telah menewaskan lebih dari 100.000 orang.

Amerika Serikat dan Rusia menginginkan agar perundingan perdamaian segera dimulai namun kelompok gerilyawan meminta jaminan bahwa Bashar harus lengser dari kursi kepresidenan. Sementara kubu pemerintah menolak adanya prasyarat tertentu sebelum perundingan dilangsungkan.

Menteri Luar Negeri Walid al-Moualem mengatakan pada Damaskus akan menghadiri perundingan damai namun menegaskan bahwa hanya rakyat Suriah yang berhak untuk memutuskan masa depan politik dan kepemimpinan negara tersebut.

Stasiun televesi milik negara mengatakan Moualem menyampaikan hal tersebut selama pertemuan dengan utusan internasional Lakhdar Brahimi di Damaskus. Dia juga menegaskan bahwa rakyat Suriah menolak "setiap bentuk intervensi asing."


Penerjemah: GM Nur Lintang Mohammad