Jakarta (ANTARA News) - Kalangan dunia usaha menilai apa pun yang ditargetkan pemerintah dalam RAPBN 2007, keberhasilan pencapaiannya sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah melaksanakan janji dan kebijakannya untuk mendorong naiknya kinerja sektor riil dan investasi. "Pemerintah boleh bicara optimis mengenai pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2007, tapi kita pengusaha lebih realistis," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi kepada ANTARA News di Jakarta, Rabu, menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai nota keuangan dan RAPBN 2007. Dikatakannya, pencapaian target pertumbuhan ekonomi maupun rencana penerimaan pajak untuk belanja negara pada tahun 2007 sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah melaksanakan komitmen dan janji-janji kebijakannya. "Apakah berbagai paket kebijakannya benar-benar diimplementasikan. Kenyataannya sejumlah paket tersebut ada sekitar 14 kebijakan yang tertunda khususnya di bidang investasi. Kalau semua janji itu tidak diimplementasi, tentu saya tidak percaya berbagai target itu (RAPBN 2007) akan tercapai," ujar Sofyan yang juga Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Kadin Indonesia. Ia mengkritisi sejumlah janji pemerintah yang sampai sekarang belum terealisasi seperti Undang-Undang Perpajakan yang baru, Undang-Undang Penanaman Modal, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terus mundur pelaksanaannya dari target yang ditentukan. "Saya akan optimis kalau berbagai janji tersebut segera direalisasikan dan diimplementasikan tahun ini juga, sebab sekarang dunia usaha masih `wait and see` karena tidak ada kepastian dan proyek infrastruktur juga macet," katanya. Padahal, lanjut dia, penerimaan negara untuk belanja negara sebagian besar direncanakan dari pajak. Namun, kalau pengusaha tidak mampu melakukan investasi dan kinerjanya menurun, maka ia yakin target pajak tersebut tidak akan terkejar. Pada RAPBN 2007 pemerintah merencanakan pendapatan negara untuk belanja negara sebesar Rp746,5triliun berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp505,9triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp204,9 triliun, dan hibah Rp2,7 triliun. Menurut Sofyan, pemerintah harus bisa merealisasikan berbagai janji kebijakannya itu pada tahun ini juga sehingga pengaruhnya akan positif pada 2007, terutama untuk menggerakan berbagai proyek infrastruktur oleh investasi swasta nasional maupun asing. "Sekarang berbagai proyek infrastruktur macet, karena tidak ada kepastian kebijakan dan pemerintah tidak mau membagi resiko dengan investor, padahal banyak proyek infrastruktur yang tidak `bankable` dan membutuhkan investasi jangka panjang 10-15 tahun. Pemerintah tidak bisa mau enaknya sendiri," ujar Sofyan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah segera menuntaskan pelaksanaan kebijakan dalam berbagai paket kebijakan yang telah dikeluarkannya seperti Paket Kebijakan Sektor Keuangan, Paket Kebijakan Investasi, dan Paket Kebijakan -- tahun ini juga, agar tahun 2007 dunia usaha bisa bergerak lagi.(*)