Ontario, Kanada (ANTARA) - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang dirancang untuk mempromosikan kecerdasan buatan (AI) yang aman, terjamin dan dapat dipercaya untuk pembangunan berkelanjutan.

Resolusi yang dipelopori oleh Amerika Serikat tersebut, diadopsi melalui konsensus yang sangat besar dimana seluruh 193 negara anggota memberikan suara mendukung resolusi tersebut.

Dukungan resolusi tersebut bertujuan untuk menjembatani kecerdasan buatan dan kesenjangan digital lainnya di antara dan di dalam negara-negara, sekaligus mempromosikan sistem kecerdasan buatan yang aman, terjamin dan dapat dipercaya untuk mempercepat kemajuan menuju realisasi penuh Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Lebih lanjut resolusi tersebut mendorong semua negara anggota, serta multi-stakeholder lainnya, sektor swasta, organisasi internasional dan regional, masyarakat sipil dan lembaga media dari seluruh kawasan dan negara, untuk mengembangkan dan mendukung pendekatan serra kerangka peraturan dan tata kelola yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan sistem kecerdasan buatan yang dapat dipercaya.

"Resolusi ini menegaskan kembali bahwa kita harus fokus pada peningkatan kapasitas dan menutup kesenjangan digital antar negara sehingga semua orang dapat memperoleh manfaat dari AI," ujar utusan AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield dalam konferensi pers.

“Resolusi ini merupakan langkah besar untuk memperluas manfaat dan menciptakan lebih banyak manfaat, untuk membangun dan menerapkan sistem AI yang dapat menyelamatkan nyawa dan kemiskinan, melindungi planet kita, dan menciptakan dunia yang lebih aman dan adil,” ujar dia menambahkan.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan disponsori bersama oleh lebih dari 100 negara, merupakan langkah bersejarah dalam mengembangkan sistem AI yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya.

Ia mencatat bahwa perjanjian tersebut menguraikan kerangka kerja kolaborasi global mengenai AI, menekankan perlunya akses yang adil, manajemen risiko, perlindungan privasi, pencegahan penyalahgunaan dan mitigasi bias dan diskriminasi.

Sullivan berjanji untuk terus memperkuat kerja sama internasional, dan menanggapi dampak AI yang meluas.

Baca juga: Parlemen Eropa adopsi undang-undang atur kecerdasan buatan "AI"
Baca juga: China usul pendirian badan khusus PBB urusan kecerdasan buatan
Baca juga: Kenali manfaat dan tantangan yang dihadirkan kecerdasan buatan

Sumber: Anadolu