Ia mengatakan pemerintah daerah terus berusaha membuat BUMDes menjadi lokomotif pembangunan desa untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung.
"Jadi melalui BUMDes penarikan pajak bisa langsung dari desa, lalu perbankan juga bisa kerja sama dengan BUMDes untuk melakukan penyaluran kredit usaha rakyat. Jadi semua bisa diurus di desa tidak perlu terlalu jauh untuk memenuhi kebutuhan warga desa ke kota," katanya.
Baca juga: Kemendes: Sebanyak 22 BUMDes telah mengekspor produk
Menurut dia bila BUMDes bisa berkembang dengan pesat, akan membantu masyarakat desa mengembangkan diri di desanya, tanpa perlu pergi bekerja merantau keluar desa.Baca juga: Kemendes: Sebanyak 22 BUMDes telah mengekspor produk
"Kalau BUMDes berjalan dengan pesat, jadi masyarakat desa bisa membangun, mengembangkan, dan mendapatkan penghasilan dari desa dan ekonomi kerakyatan berjalan," ucap dia.
Dia berharap masyarakat desa kembali ke desa untuk membangun desanya, dan untuk mendorong hal tersebut maka semua operator BUMDes di wilayahnya memanfaatkan sumber daya manusia dari desa.
"BUMDes ini semua dikelola oleh masyarakat desa. BUMDes ini menjadi sarana juga memperpendek rentang kendali pelayanan publik di pedesaan, salah satunya melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memanfaatkan layanan e-SAMDes," tambahnya.
Baca juga: Anggota DPR sarankan pemberdayaan BUMDes kurangi tingkat kemiskinan
Ia menjelaskan sampai dengan 2023 terdapat sebanyak 277 BUMDes yang telah melayani transaksi e-SAMDes sebanyak 30.141 transaksi yang tersebar di 13 kabupaten di Provinsi Lampung.Baca juga: Anggota DPR sarankan pemberdayaan BUMDes kurangi tingkat kemiskinan
Hal tersebut telah membantu meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor di mana ada peningkatan sampai 10,65 persen, lalu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor perpajakan meningkat sebesar 89,46 persen dari target 88,30 persen, lalu capaian indeks SPBE Provinsi Lampung pun meningkat sebesar 3,81.