Jenewa (ANTARA News) - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendesak Arab Saudi menindak diskriminasi terhadap perempuan saat negara itu bersiap menyambut kampanye akhir pekan para pegiat perempuan untuk menentang larangan mengemudi.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi laporan berisi 225 rekomendasi untuk perbaikan di Jenewa awal pekan ini selama Kajian Universal Periodik (Universal Periodic Review/UPR) terhadap catatan hak asasi kerajaan yang kaya minyak itu.

Laporan itu dikeluarkan setelah ancaman Arab Saudi untuk menindak para pegiat yang bersikeras menggelar kampanye menuntut hak mengemudi di satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan mengemudi itu.

Para pegiat telah menggunakan jaringan sosial untuk menyeru perempuan Arab Saudi bergabung dalam kampanye tersebut pada Sabtu.

Banyak dari rekomendasi PBB menyeru Riyadh menghapus sistem yang mengharuskan perempuan meminta izin dari kerabat laki-laki untuk bekerja, menikah atau meninggalkan negara.

Arab Saudi memiliki waktu sampai sidang reguler Dewan Hak Asasi Manusia berikutnya pada Maret 2014 untuk menanggapi rekomendasi yang disampaikan selama UPR, yang harus dijalankan oleh 193 negara anggota PBB setiap empat tahun.

Bandar bin Mohammad al-Aiban, yang memimpin Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi dan delegasi negara itu di Jenewa, bersikeras bahwa negaranya telah membuat kemajuan dalam pemenuhan hak-hak perempuan.

Dia menunjukkan bahwa Arab Saudi telah mengalokasikan minimal 20 persen kursi di Dewan Syura - sebuah badan penasehat yang dapat mengusulkan perubahan hukum kepada raja - bagi perempuan, demikian seperti dilansir AFP.

(Uu.G003)