DPR akan bahas Provinsi Nias dan Tapanuli
26 Oktober 2013 04:06 WIB
Pilot paragliding terbang di atas perahu pada pembukaan Festival Danau Toba, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Minggu (8/9). Festival pada 8-14 September 2013, guna memperkenalkan budaya di kawasan Danau Toba ke dunia Internasional. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)
Medan (ANTARA News) - Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, menyatakan, DPR setuju membahas pemekaran provinsi itu, sehingga kelak akan ada daerah otonomi baru bernama Provinsi Tapanuli dan Provinsi Nias.
"Persetujuan/pengesahan DPR itu ditetapkan melalui RUU dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam (24/10)," katanya, di Medan, Jumat.
Menurut dia, pengesahan DPR itu cukup mengagetkan karena usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara tidak disahkan.
Padahal, kata dia, rekomendasi pemekaran Sumatera Utara yang diusulkan itu meliputi pembentukan tiga provinsi, yakni Tapanuli, Nias, dan Sumatera Tenggara.
"Saya sudah tanya ke anggota Komisi II DPR yang berasal dari Sumatera Utara, mengapa hanya dua daerah yang disahkan untuk dibahas," katanya.
Keterangan DPR, kata dia, usulan Daerah Otonomi Baru Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Kabupaten Pantai Barat Mandailing, dan Kabupaten Simalungun Hataran, usul inisiatif DPR yang akan dibahas di Badan Legislasi DPR.
"Dari keterangan anggota DPR itu, saya simpulkan pemekaran Sumatera Tenggara masih bisa dibahas. DPR akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi DPRD Sumut yang diusulkan ke pemerintah pusat," ujar dia
Walau begitu, dia menegaskan, "Pemekaran Provinsi Sumatera Utara itu prosesnya masih sangat panjang."
"Persetujuan/pengesahan DPR itu ditetapkan melalui RUU dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam (24/10)," katanya, di Medan, Jumat.
Menurut dia, pengesahan DPR itu cukup mengagetkan karena usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara tidak disahkan.
Padahal, kata dia, rekomendasi pemekaran Sumatera Utara yang diusulkan itu meliputi pembentukan tiga provinsi, yakni Tapanuli, Nias, dan Sumatera Tenggara.
"Saya sudah tanya ke anggota Komisi II DPR yang berasal dari Sumatera Utara, mengapa hanya dua daerah yang disahkan untuk dibahas," katanya.
Keterangan DPR, kata dia, usulan Daerah Otonomi Baru Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Kabupaten Pantai Barat Mandailing, dan Kabupaten Simalungun Hataran, usul inisiatif DPR yang akan dibahas di Badan Legislasi DPR.
"Dari keterangan anggota DPR itu, saya simpulkan pemekaran Sumatera Tenggara masih bisa dibahas. DPR akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi DPRD Sumut yang diusulkan ke pemerintah pusat," ujar dia
Walau begitu, dia menegaskan, "Pemekaran Provinsi Sumatera Utara itu prosesnya masih sangat panjang."
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013
Tags: