PDIP: DPT jangan dipolitisasi
24 Oktober 2013 17:01 WIB
Sosialisasi Pemilu 2014 Petugas mendata warga dan pedagang saat sosialisasi Pemilu 2014 di Pasar Baru, Jakarta, Rabu (2/10). Sosialisasi dengan memberikan selebaran dan himbauan langsung mengenai Pemilu tersebut bertujuan sebagai sarana penyadaran kepada warga untuk terlibat langsung dalam Pemilu 2014. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) jangan dipolitisasi agar demokrasi yang diharapkan dalam Pemilu 2014 bisa berjalan dengan baik, benar, dan sesuai aturan.
"Kami berharap akurasi data tersebut tidak kemudian menjadi salah satu permainan yang dipermainkan, ataupun yang dipolitisasi untuk membuat demokrasi yang kita harapkan berjalan sesuai aturan," kata Puan di gedung DPR Jakarta, Kamis.
Puan mengatakan penundaan pengumuman hasil rekapitulasi DPT oleh KPU selama dua minggu agar segera diperbaiki.
Ia mengatakan PDI Perjuangan akan mengawal proses akurasi DPT yang dijanjikan KPU selesai dalam waktu dua minggu lagi.
"Ini masalahnya bukan waktu yang harus dibatasi, namun mampu atau tidak (menyelesaikannya)," ujar Puan.
Ia menilai KPU bersama lembaga-lembaga terkait harus saling kerja sama menyelesaikan DPT tersebut dalam jangka waktu dua minggu tersebut. Namun dia menekankan pelaksanaan pemilu tidak boleh bergeser.
"Jadi kalau DPT sudah selesai tapi jumlah kertas suara tidak akurat itu juga akan menjadi persoalan," ujarnya.
Puan menilai kinerja KPU belum maksimal dan masih banyak hal yang harus segera diselesaikan.
"Ini masalahnya bukan untuk PDI Perjuangan namun untuk bangsa Indonesia tentu saja ditentukan oleh KPU menjadi pelaksana pemilu setiap lima tahun sesuai undang-undang," ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (24/10) akhirnya menunda pelaksanaan rekapitulasi penetapan DPT untuk Pemilu 2014.
"Kami berharap akurasi data tersebut tidak kemudian menjadi salah satu permainan yang dipermainkan, ataupun yang dipolitisasi untuk membuat demokrasi yang kita harapkan berjalan sesuai aturan," kata Puan di gedung DPR Jakarta, Kamis.
Puan mengatakan penundaan pengumuman hasil rekapitulasi DPT oleh KPU selama dua minggu agar segera diperbaiki.
Ia mengatakan PDI Perjuangan akan mengawal proses akurasi DPT yang dijanjikan KPU selesai dalam waktu dua minggu lagi.
"Ini masalahnya bukan waktu yang harus dibatasi, namun mampu atau tidak (menyelesaikannya)," ujar Puan.
Ia menilai KPU bersama lembaga-lembaga terkait harus saling kerja sama menyelesaikan DPT tersebut dalam jangka waktu dua minggu tersebut. Namun dia menekankan pelaksanaan pemilu tidak boleh bergeser.
"Jadi kalau DPT sudah selesai tapi jumlah kertas suara tidak akurat itu juga akan menjadi persoalan," ujarnya.
Puan menilai kinerja KPU belum maksimal dan masih banyak hal yang harus segera diselesaikan.
"Ini masalahnya bukan untuk PDI Perjuangan namun untuk bangsa Indonesia tentu saja ditentukan oleh KPU menjadi pelaksana pemilu setiap lima tahun sesuai undang-undang," ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (24/10) akhirnya menunda pelaksanaan rekapitulasi penetapan DPT untuk Pemilu 2014.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
Tags: