Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi E DPRD DKI Basri Baco mengingatkan pentingnya penyelenggaraan sekolah gratis bagi siswa dari keluarga tak mampu untuk bersekolah di swasta demi pemerataan hak pendidikan bagi masyarakat.
"Fakta hari ini, 50 persen di sekolah negeri itu orang mampu dan gratis, sedangkan di swasta sekolah grade C dan D 100 persennya orang tidak mampu dan bayar, jadi sangat tidak adil," kata Baco kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Baco menuturkan sekolah gratis merupakan cita-cita agar anak dari keluarga mampu maupun tidak mampu memiliki hak sama untuk menuju kesejahteraan dan kesuksesan.
Menurut dia, tanpa pendidikan susah untuk meningkatkan kualitas hidup anak di Jakarta. Terlebih, KJP Plus terbilang tidak tepat sasaran dan merata.
"Banyak sekali masalah terkait KJP, mulai dari tidak tepat sasaran, tidak adil dan tidak merata sehingga daripada begitu kita bikin gratis aja sekalian," ujarnya.
Baca juga: Pemprov DKI tegaskan Heru tak pernah instruksikan pemangkasan KJMU
Baca juga: Legislator minta DKI hapus KJP Plus untuk jamin pendidikan gratis
Karena itu, pihaknya telah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan DKI mengenai sekolah gratis untuk dikaji hingga dihitung terkait anggarannya. Menurut dia, tak jauh beda dari dana untuk KJP Plus.
"Tinggal menambah sedikit, contoh KJP kita habisnya Rp4 triliun, tinggal menambah mungkin 800 juta atau menjadi Rp5 triliun tapi urusan selesai," katanya.
Dia berharap adanya sekolah gratis ini mampu mengentaskan sejumlah masalah pendidikan seperti ijazah tertahan di sekolah swasta lantaran anak putus sekolah.
"Di Jakarta tidak ada anak yang tidak bisa sekolah karena dia tidak bisa bayar sekolah, kecuali dia nggak mau sekolah itu lain cerita," ujarnya.
Legislator ingatkan sekolah gratis untuk warga tak mampu bersekolah
19 Maret 2024 18:01 WIB
Sejumlah siswa memperlihatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang baru diterimanya di Jakarta, Rabu (6/3/2024). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta/aa.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Tags: