Solo (ANTARA News) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto mengatakan semenjak diberlakukannya otonomi daerah, 309 kepala daerah baik gubernur, bupati/walikota telah tersandung masalah.

"Situasi ini sudah merupakan lampu kuning dan ini membuat keprihatinan kita semua," kata Sidarto Danusubroto pada satu seminar di auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Rabu.

Ia mengatakan, apabila otonomi daerah yang telah diberikan kepada kabupaten/kota terbukti jauh dari manfaat yang diharapkan, maka bisa saja dicabut atau dibatalkan.

Otonomi daerah yang tadinya untuk penyelenggaraan kekuasaan yang lebih demokratis, kenyataannya tidak sepenuhnya untuk pembagian kekuasaan agar kesejahteraan makin terdistribusikan secara proporsional.