Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan sebanyak 148 paket bantuan untuk nelayan terdampak abrasi pantai akibat cuaca ekstrem yang melanda kota itu dalam sepekan terakhir.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Mataram, Selasa, mengatakan sebanyak 148 paket bantuan itu akan diberikan kepada 148 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Ampenan Tengah.

"Pendistribusian bantuan, kami targetkan dalam pekan ini juga," katanya.

Baca juga: Mataram turunkan tim kesehatan pantau kondisi warga terdampak abrasi

Cuaca ekstrem yang terjadi sejak Senin (11/3) di Kota Mataram berupa hujan lebat disertai angin kencang berdampak pada abrasi di sepanjang 9 kilometer pantai di Kota Mataram.

Menurut dia, dari delapan kelurahan yang memiliki wilayah terdampak abrasi, baru Kelurahan Ampenan Tengah yang sudah mengajukan permohonan bantuan bagi nelayan terdampak disertai dengan data riil.

"Sementara kelurahan lainnya masih melakukan validasi data," katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Asisten I Setda Kota Mataram untuk mendistribusikan paket bantuan ke kelurahan yang datanya sudah rampung.

Baca juga: BPBD Mataram ingatkan nelayan dampak potensi gelombang tinggi

Tujuannya agar masyarakat bisa segera terbantu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sementara, kelurahan lainnya akan diberikan secara bertahap sesuai dengan usulan pihak kelurahan.

"Bantuan yang akan kita berikan sudah dalam bentuk paket, yang berisi antara lain beras, mi instan, dan ada juga yang dapat matras serta selimut," katanya.

Samsul mengatakan bantuan bahan pokok bagi nelayan terdampak abrasi itu diberikan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan ke depan.

Artinya, apabila ke depan kondisi cuaca menunjukkan peningkatan yang berdampak pada abrasi pantai, maka pihak kelurahan bisa kembali mengajukan bantuan ke dinas.

Baca juga: Terdampak abrasi, "huntara" nelayan di Mataram dibangun permanen

"Intinya, bantuan bagi warga terdampak baik bencana alam maupun nonalam dikeluarkan sesuai usulan pihak kelurahan sebab merekalah yang tahu persis kondisi warga di lapangan," katanya.