Manokwari (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua Barat (BPPWPB) Ditjen Cipta Karya menyerahkan aset renovasi dan rehabilitasi SMPN 2 ke Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Aset rehabilitasi tersebut diserahkan langsung Kepala BPPWPB Wahyu Tri Nugroho kepada Bupati Manokwari Hermus Indou, di SMPN 2 Manokwari, Senin.

"Rehabilitasi SMPN 2 Manokwari menggunakan sumber dana APBN tahun anggaran 2023 dengan total nilai anggaran Rp2,6 miliar," kata Wahyu.

Ia mengatakan, komponen rehabilitasi SMPN 2 Manokwari berupa renovasi enam ruang kelas, renovasi jamban atau toilet, renovasi akses jalan lingkungan sekolah dan pembuatan tempat cuci tangan. Setelah aset selesai direnovasi kemudian dikembalikan kepada Pemkab Manokwari.

Dia menjelaskan, selain SMPN 2 Manokwari, pada tahun 2023 pihaknya juga melakukan renovasi SMPN 13 Manokwari dan SDN 2 Manokwari. Aset kedua sekolah tersebut sudah diserahkan tahun lalu.

Ia mengatakan, sekolah yang direnovasi adalah sekolah yang memiliki kerusakan berat dan telah dimasukkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Berdasarkan Dapodik itulah Kementerian PUPR memilih sekolah untuk direnovasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 43/2019. Salah satu kriterianya adalah sekolah memiliki bangunan yang rusak berat.

"Setelah sekolah ditentukan untuk direnovasi, selanjutnya kami melakukan verifikasi tingkat kerusakan sekolah bersangkutan. Setelah terverifikasi selanjutnya kami lakukan renovasi dan rehabilitasi di sini," ujarnya pula
Kepala BPPWPB Wahyu Tri Nugroho bersama Bupati Manokwari Hermus Indou saat memotong pita tanda diresmikannya aset rehabilitasi SMPN 2 Manokwari, Papua Barat, Senin (18/3/2024). ANTARA/Ali Nur Ichsan

Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan bantuan rehabilitasi dari Kementerian PUPR tersebut dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam bidang pendidikan di Manokwari.

Ia mengatakan, SMPN 2 merupakan salah satu SMP tertua di Manokwari, sekaligus SMP yang memiliki lokasi yang sangat strategis yaitu di pusat kota.

Menurutnya, keberadaan SMPN 2 perlu mendapat perhatian dari pemerintah terutama pemenuhan sarana dan prasarana, sehingga kualitas SMPN 2 dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

"Dalam penyediaan prasarana tidak hanya jadi tanggung jawab pemda, tapi juga kita bisa berkolaborasi dan kerja sama dengan BPPWPB Kementerian PUPR. Mereka pada tahun-tahun sebelumnya juga telah memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Manokwari dalam sisi prasarana dan sarana," katanya lagi.
Baca juga: Pertamina tunjuk SMAN 6 Sorong tuan rumah sekolah energi berdikari
Baca juga: Pemprov PBD gandeng Uncen hadirkan sekolah pariwisata di Kota Sorong